Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai manuver politik Jokowi di Lampung tercermin melalui prosesi adat yang digelar Keraton Keagungan Lampung, yakni pemberian gelar Baginda Pemuka Bangsa.
"Ini perdebatannya adalah kepada kelayakan Jokowi menerima gelar tersebut yakni Baginda Pemuka Bangsa, serta dikaitkan dengan relevansinya dan/atau legacy-nya Jokowi terhadap Lampung," ujar Efriza kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Rabu 1 Juli 2026.
Menurut Efriza, apabila gelar tersebut dimaknai sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan terima kasih dari lembaga adat atas pengabdian Jokowi selama memimpin Indonesia selama 10 tahun, maka hal itu merupakan sesuatu yang sah. Terlebih jika tujuannya juga untuk melestarikan budaya adat Lampung.
"Jika ini serta sebagai bagian dari pelestarian budaya adat di daerah Lampung, saya merasa ini harus dihormati dan sah saja. Namun, elite politik cenderung menjadikan budaya sebagai komoditas untuk menaikkan citra," tuturnya.
Meski demikian, ia menilai safari politik Jokowi ke Lampung tetap memiliki dimensi politik yang kuat. Menurutnya, pemberian gelar tersebut memunculkan perdebatan mengenai kelayakan penerimanya, karena penilaian semacam itu sangat bergantung pada subjektivitas pihak pemberi gelar, yakni Keraton Keagungan Lampung.
"Perdebatan pemberian gelar hal wajar, sebab memang pemberian gelar cenderung penilaian lebih besar subjektivitas dari pemberi gelar, Keraton Keagungan Lampung," ujarnya.
Efriza juga menilai rangkaian prosesi tersebut, termasuk aksi menginjak kepala kerbau dalam ritual adat, berpotensi menimbulkan kesan kurang etis dan mencerminkan sikap jumawa seorang mantan kepala negara.
"Makna subjektivitas bukan artinya pernyataan yang menjelaskan ini preseden buruk atau tindakan yang salah. Namun ada kecenderungan kesombongan dalam politik di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google
BERITA TERKAIT: