Hamdi Muluk: Kekerasan Verbal Tak Bisa Dianggap Sepele, Kembali Pada Pancasila

Konflik sosial yang muncul pada hakekatnya adalah benturan antara kelompok-kelompok di masyarakat yang terprovokasi untuk melakukan kekerasan dalam banyak bentuk, terutama berawal dari ujaran kebencian.

"Kita harus kembali pada Pancasila. Karena Pancasila adalah rumusan yang paling maksimal yang sudah dibikin oleh para founding fathers kita ketika dia paham bahwa negara ini didirikan oleh kelompok-kelompok yang berbeda atas suku, agama, ras, keturunan dan kepentingan macam-macam, majemuk sekali,” ujar Gurubesar Psikologi Politik dari Universitas Indonesia,  Hamdi Muluk di Jakarta, Jumat (19/10).

Ia mencontohkan ketika para founding fathers membuat rumusan Pancasila terutama sila ke-1, Ketuhanan Yang Maha Esa.  Di mana Soekarno dalam pidatonya saat itu, masyarakat dipersilakan memeluk agama sesuai dengan pemahaman masing-masing. Dengan begitu spiritnya tidak membawa agama ke politik.
 
"Jadi agama itu ditaruh sebagai sesuatu penghormatan kepada pemeluknya masing-masing untuk menjalankan, sehingga diberi kebebasan beribadah, saling menghormati dan tidak untuk diperdebatkan. Jadi kita bisa guyub,” ujar Hamdi Muluk.

Ketika Pancasila didirikan menurutnya, maka gagasan tentang negara agama, negara khilafah dan seterusnya dengan sendirinya sudah tertolak.

"Karena kalau misalnya menjadi negara Islam nanti di sebelahnya juga akan ada negara Kristen, negara Hindu dan negara sebagainya.
Jadi ini sudah kesepakatan. Kalau kita betul-betul menghayati kembali Pancasila, maka perdebatan mengenai perbedaan itu tidak akan ada lagi," terangnya.
 
Dalam pengamatanya selama ini, salah satu pemicu perpecahan dikarenakan adanya ujaran kebencian. Oleh karena itu ia sependapat ujaran kebencian harus dilarang.

Menurut Hamdi, dengan tidak mau bertoleransi maka akan timbul tindakan-tindakan lain seperti persekusi, diskriminasi ataupun tindakan-tindakan lain seperti mulai menjarah atau melakukan kekerasan-kekerasan fisik.

"Kalau ini tidak terkendali tentunya akan menjadi konflik sosial. Hal ini tidak boleh dianggap enteng soal kekerasan verbal itu terhadap kelompok-kelompok identitas itu,” kata Hamdi yang juga anggota kelompok ahli BNPT bidang psikologi.

Pria kelahiran Padang Panjang, 31 Maret 1966 ini mengingatkan, dengan membawa soal identitas baik agama, suku, agama ataupun antar golongan ke dalam ranah politik sama halnya memancing konflik. Karena dalam sejarah konflik di dunia, politik yang membawa identitas agama dan suku itu sangat mematikan.

"Sebaiknya politik itu tidak membawa dua label itu, kalau mau dibilang bagus itu misalnya tidak ada partai berdasarkan suku atau partai berdasarkan agama," ujarnya.

Namun jika ada partai yang bernafaskan agama atau bernafaskan mengambil cita-cita luhur agama itu tentunya diperbolehkan.

"Karena di semua agama tentunya nilai-nilainya juga sama, karena semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, supaya hidup selamat di dunia dan akhirat itu semua agama sama mengajarkan hal seperti itu," terangnya.

Untuk membangun kembali Indonesia yang damai diperlukan usaha keras. Seluruh elemen bangsa harus dapat mewujudkan faktor-faktor struktural sedikit demi sedikit seperti ekonomi, pendidikan, kesejahteraan maupun infrastruktur yang dijaga dan berjalan dengan baik. Tak hanya itu, lanjut Hamdi, aturan juga harus ditegakkan selain kesejahteraan maupun pendidikan di masyarakat diperbagus.

"Dan tentuya ketegangan-ketegangan yang tidak perlu seperti politisasi agama, suku juga harus dihilangkan. Pendidikan yang lebih enklusif kita galakkan, kontak kontak antar budaya diperbanyak, komunikasi antar kelompok masyarakat jalan, toleransi dijaga, tentu itu semua hasil akhirnya adalah damai," katanya.

Hamdi kembali menegaskan, hanya dengan cara kembali pada Pancasila, negara ini bisa mencegah perpecahan-perpecahan itu.[wid]