Lemhannas Kirim Kajian Soal Pilkada ke Prabowo

“Lemhannas telah melakukan kajian, dan sesuai dengan tupoksinya, kajian itu telah kami serahkan ke Presiden. Namun sifatnya rahasia, sehingga kami tidak bisa mengungkapkan isinya,” kata Ace usai membuka kegiatan Pembukaan Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) ke-69 tahun 2026 di Gedung Lemhannas, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Januari 2026.

Ace, yang juga merupakan pimpinan Partai Golkar, menyebut kajian tersebut telah melewati beberapa proses evaluasi. Tujuannya adalah menghasilkan pemimpin berkualitas yang berdampak positif bagi rakyat.

“Saya kira setiap sistem perlu dievaluasi. Setelah hampir 15 tahun pilkada langsung dilaksanakan, rasanya memang perlu perbaikan dari aspek prosedur, sistem, maupun hasilnya, agar kita bisa melahirkan kepala daerah yang baik,” ujar Ace.

Sementara itu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak ajakan partai politik lain untuk mendukung Pilkada melalui DPRD. PDIP menegaskan mekanisme Pilkada langsung oleh rakyat adalah cerminan suara akar rumput.

“Kami tidak mungkin meninggalkan rakyat,” tegas Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, Rabu, 7 Januari 2026.

Deddy menambahkan, rakyat pada dasarnya hanya memiliki satu instrumen harapan dalam demokrasi, yakni hak suara. Karena itu, ia menilai wacana pengembalian Pilkada ke DPRD tidak masuk akal.

PDIP menegaskan sikapnya tidak akan berubah terkait mekanisme pemilihan kepala daerah. Bagi partai tersebut, Pilkada langsung adalah fondasi demokrasi yang telah diperjuangkan dan dijalankan selama ini.