Pemerintah Siapkan Dua Opsi Bagi WNI Yang Kembali Dari Suriah

"Tentunya pemerintah Indonesia akan memikirkan bagaimana caranya mengawasi WNI yang kembali dari Suriah," kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/1).

Menurut Pramono seperti dilansir dari laman setkab.go.id, ada dua poin yang akan menjadi pikiran, apakah akan dimasukkan itu, pertama pencegahan. Begitu mereka belum melakukan, tetapi sudah ada indikasi, itu bisa dicegah. Kedua, deradikalisasi.

"Dua poin itu yang menjadi poin yang akan dimasukkan di dalam rencana revisi UU 15/2003 tentang Perpu 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Sebagai negara demokrasi, kita akan memikirkan (solusinya) tanpa harus melanggar hak asasi manusia," ungkap Pramono.

Jika (WNI yang ke Suriah) terang-terangan mendukung kelompok ISIS tidak bisa ditindak?

"Yang sekarang ini kan ada di website-website yang seperti itu, pemerintah tidak bisa melakukan tindakan, yang bisa dilakukan hanya menutup. Kemarin ditutup sampai dengan 18 yang seperti itu. Kalau di negara yang payung hukumnya sudah lengkap, itu bisa dilakukan," jawab Pramono.

Menurutnya, ancaman terhadap gerakan radikan ISIS (Islamic State on Iraqy and Syria) ini sekarang sudah terbuka, mereka tidak lagi bersembunyi. Beda dengan peristiwa ketika para fighter kembali dari Afghanistan atau Moro, pada waktu itu mereka tertutup. Kalau sekarang ini ada ideologinya, ada bentuknya, ada rancangannya, dan mereka secara terbuka sudah mendeklarasikan itu.

"Maka pencegahan dan deradikalisasi tadi menjadi penting. Seperti tadi yang menjadi pembicaraan di kalangan pimpinan lembaga negara, adalah bagaimana mengedepankan Islam yang sebenarnya, yang rahmatan lil alamin, kemudian Pancasila yang kita bumikan kembali. Proses-proses itu yang dipikirkan," tutur Pramono. [rus]