Menurut Dody, kebijakan tersebut diambil setelah ia menemukan indikasi banyaknya surat izin dan surat keterangan sakit palsu yang digunakan oleh pegawai.
"Saya kok merasa yang ada merasa enggak beres, gitu. Ada merasa enggak beres gitu loh. Kalau kita nyetir mobil, kita anggap terlalu cepat, kan harus kita tarik rem dulu lah. Ini saya tarik rem. Saya tarik rem supaya semua lari ke saya. Kalau semua lari ke saya, kan saya bisa ngecek. Ternyata izinnya banyak yang bodong gitu," ujar Dody di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026.
Karena itu, kewenangan yang sebelumnya berada di tingkat bawah, untuk sementara diambil alih menteri agar proses verifikasi dapat dilakukan lebih ketat.
Menurutnya, para ASN kerap melakukan izin bodong dengan menggunakan surat sakit maupun dokumen perizinan palsu. Dengan seluruh permohonan masuk ke meja menteri, Dody mengaku dapat langsung memerintahkan Inspektorat Jenderal melakukan pemeriksaan apabila ditemukan kejanggalan.
"Izin bodong itu maksudnya surat sakit palsu, surat apa palsu. Kalau barang itu jatuh ke saya, kan saya bisa perintahkan Irjen untuk ngecek. Tapi kalau proses itu di bawah, kan saya enggak tau," sambungnya.
Dody menegaskan kebijakan tersebut bukan bersifat permanen. Mekanisme persetujuan akan dikembalikan seperti semula apabila sistem perizinan di lingkungan Kementerian PU telah kembali tertata.
"Makanya ini proses temporary aja. Nanti kalau sudah memang sudah tertata lagi balik ke awal, saya balikin lagi," bebernya.
Meski mengakui kebijakan itu menambah beban pekerjaannya sebagai menteri, Dody menilai langkah tersebut penting untuk membangun budaya integritas di lingkungan Kementerian PU. Terlebih, kementerian yang dipimpinnya mengelola anggaran pembangunan bernilai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
"Ini dalam rangka saya membentuk ASN Kementerian PU yang lebih berkualitas, yang lebih berintegritas, yang lebih berakhlak yang selalu menghadirkan Tuhan di hatinya. Jangan lupa loh, PU itu tiap tahun mengelola ratusan triliun uang rakyat," pungkasnya.
.jpeg)
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan alasan di balik kebijakan yang mewajibkan pengajuan cuti tahunan maupun izin sakit aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian PU harus mendapat persetujuan langsung dari dirinya. 
.jpg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: