BPN Banjarbaru Punya Pimpinan Baru, Putusan MA Diminta Dieksekusi

Harapan itu disampaikan warga Banjarmasin, David Pangestu, yang kembali mempertanyakan lambannya respons Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru terkait kepastian hukum atas objek Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 10141.

David menjelaskan, hingga kini belum ada tanggapan resmi atas surat yang ia kirimkan pada 25 Mei 2026. Surat tersebut berisi permohonan penjelasan mengenai belum dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek sengketa dimaksud.

Menurut David, pengiriman surat tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan dalam pertemuan pada 21 Mei 2026. Saat itu, ia menyampaikan laporan dugaan maladministrasi terkait belum dijalankannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Laporan tersebut diterima langsung Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman.

Dalam surat yang disampaikan ke Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, David meminta penjelasan mengenai belum dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2020 tanggal 9 Maret 2020 yang telah diperkuat dengan surat keterangan berkekuatan hukum tetap, serta Penetapan Eksekusi PTUN Banjarmasin Nomor 34/PEN-EKS/2018/PTUN.BJM.

"Kami telah menempuh mekanisme administrasi sesuai arahan Ombudsman dengan menyampaikan surat resmi kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru. Namun hingga saat ini belum ada respons tertulis yang menjelaskan status pelaksanaan putusan pengadilan maupun tindak lanjut administratif yang telah dilakukan," kata David kepada wartawan, Kamis, 18 Juni 2026.

Ia menuturkan, hingga berakhirnya masa jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Ahmad Suhaimi dan dilantiknya pejabat baru, Riyanto S. Tosse, belum terdapat jawaban tertulis maupun penjelasan administratif atas surat yang telah diajukan.

Karena itu, David berharap Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan tetap mengawal dan mengawasi proses penyelesaian persoalan tersebut guna memastikan adanya kepastian administrasi dan kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, ia juga berharap Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru yang baru segera melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara dimaksud serta memberikan penjelasan resmi terkait tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurut David, kejelasan sikap dan langkah administratif dari Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru sangat diperlukan untuk mencegah berlarutnya sengketa, sekaligus menjamin terwujudnya kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan.