Pramono-Rano Bertekad Pertahankan WTP

Acara ini digelar di Gedung BPK, Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 5 Maret 2025.

Pramono menyatakan, sinergi antara Pemprov dan BPK Perwakilan DKI Jakarta akan memperkuat manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Akan menjadi lebih baik jika segala sesuatunya dapat dengan mudah diakses dan diperiksa oleh publik. Sebab, saat ini kita berada di era keterbukaan," ungkapnya.

Pramono menginstruksikan seluruh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dengan hati demi meningkatkan kinerja secara transparan, terbuka, dan akuntabel.

Di bawah kepemimpinannya, Pramono menargetkan Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Kami secara terbuka akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta," pungkasnya.

Dalam laporannya, BPK mengapresiasi upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Pada Semester II Tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan 89,21 persen dari total 10.454 rekomendasi, dengan nilai sebesar Rp5,25 triliun dan 6,6 juta dolar AS.