Program MBG Perlu Dievaluasi Total Tapi Jangan Disetop

Koordinator BEM-SI Muzammil Ihsan mengatakan selama hampir berjalan setahun terakhir, program MBG tampak belum berdampak signifikan pada peningkatan ekonomi kerakyatan. 

“MBG ini niatnya bagus. Tetapi dalam praktiknya banyak kejanggalan yang terjadi. Ketika sudah dipatok Rp15 ribu, harganya ditekan. Sehingga dampak kepada ekonomi kerakyatan tidak terjadi. Hari ini sudah Rp20 ribu dapur MBG, tetapi masih minim effect terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Muzammil dalam dialog media yang berlangsung di Adidaya Institute di Jakarta pada Selasa, 31 Maret 2026.

Karena itu, meski sedang berlangsung gejolak geopolitik global, ungkap Muzammil, program MBG tidak perlu dihentikan dan harus tetap dijalankan. Menurutnya, situasi ini justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki orientasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam nasional. 

“Presiden harus bertanggung jawab ketika program ini (MBG) sudah diluncurkan maka jangan dibatalkan. Tetapi harus ada evaluasinya ketika terjadi penurunan ekonomi. Ketika MBG dibatalkan maka akan semakin banyak kerugian-kerugian besar yang dirasakan masyarakat. Ketika program MBG terhenti (maka) akan banyak tenaga kerja hilang,” ujarnya. 

Muzammil pun mendesak program MBG ke depan lebih banyak melibatkan kelompok kepentingan atau stakeholder di sektor pendidikan. Pasalnya, banyak anggaran program MBG yang sumbernya realokasinya berasal dari anggaran APBN sektor pendidikan. 

“MBG ini terkait dengan pendidikan, tetapi dampaknya sangat minim. Orang orang yang bergerak di sektor pendidikan hanya menjadi objek. Dapur-dapur MBG seharusnya melibatkan guru dan sekolah. Yang menjadi fokus perhatian kami adalah sektor pendidikan harus diperhatikan dalam perputaran program MBG,” ucap dia. 

Sementara itu, di tengah tantangan gejolak geopolitik global, Adidaya Institute justru meminta pemerintah mengubah model program MBG dari program pemberian makan menjadi platform ekonomi pangan terintegrasi. Adidaya menilai model pemberian makan seperti ini sudah tidak lagi memadai karena hanya berorientasi pada distribusi makanan dan serapan anggaran. 

“MBG terlalu sederhana jika dibiarkan hanya menjadi program distribusi makanan. MBG harus ditransformasi menjadi mesin ekonomi pangan nasional,” kata Ekonom Adidaya Institute Bramastyo B Prastowo. 

Bram pun menegaskan upaya perubahan transformasi program MBG, dari program distribusi konsumsi menjadi platform serapan pangan nasional berbasis produksi lokal. Ia menegaskan kebutuhan bahan baku MBG yang besar dan rutin nantinya akan menjadi permintaan terstruktur yang diserap langsung dari petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM pangan dalam negeri. 

Dengan kebutuhan 61,6 juta porsi setiap hari, jumlah produksi lokal akan meningkat damn akan menjadi efek pengganda atau multiplier effect yang paling nyata bagi petani dan nelayan di pelosok pelosok desa. 

“Bayangkan dampaknya. Petani punya pembeli pasti (mereka berani tanam lebih banyak). Nelayan masuk rantai pasok resmi (pendapatan naik). Koperasi desa jadi aggregator dan distributor (desa jadi pusat ekonomi). UMKM pangan tumbuh karena ada pasar yang jelas dan berkelanjutan. Uang negara berputar di dalam negeri, bukan mengalir ke importir,” kata Bram. 

Adidaya Institute kembali mengingatkan MBG merupakan salah satu program terbesar dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia. 

Dalam kerangka Big Push dan Big Bang yang menjadi ruh kebijakan Presiden Prabowo, MBG seharusnya menjadi jangkar permintaan nasional yang mampu menggerakkan seluruh ekosistem pangan domestik dari hulu ke hilir, serentak dan berskala penuh.

Hingga kini, program MBG telah menjangkau lebih dari 61,6 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 82,9 juta pada akhir 2026. Sayangnya, selama belum terjadi perubahan model, program MBG masih akan dijalankan dengan model lama, yakni: beli, masak, bagi dan begitu seterusnya. 

“Negara bukan sekadar memberi makan. Negara membangun ekosistem pangan lokal yang tahan krisis, berkelanjutan, dan menggerakkan rakyat dari bawah,” tutup Bram.