Demikian dikatakan Ketua Umum Koalisi Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu 13 Desember 2025.
Salah satu yang menjadi sorotan Sugiyanto adalah, Syafrin seperti membiarkan Electronic Road Pricing alias ERP (Jalan Berbayar Elektronik) mangkrak.
"Padahal ERP paling adil dan rasional dibandingkan sistem ganjil-genap. Karena dengan ERP setiap pengendara tetap dapat melintasi jalan, namun dengan membayar sesuai penggunaan ruang jalan yang mereka manfaatkan," kata Sugiyanto.
Selain menjadi instrumen pengendalian volume lalu lintas, ERP juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah yang dapat dialokasikan untuk peningkatan layanan transportasi umum.
Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
"Belum diterapkan ERP boleh jadi memberikan kontribusi langsung terhadap semakin parahnya kemacetan di Jakarta, terutama pada jam-jam sibuk," kata Sugiyanto.
Sebagaimana diketahui, kemacetan parah di Jakarta terutama disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang melintas, sehingga kondisi lalu lintas semakin memburuk dari waktu ke waktu. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan turut memperparah situasi tersebut.
Hingga April 2025 jumlah kendaraan bermotor di Jakarta tercatat lebih dari 10 juta unit, terdiri dari sekitar 7,7 juta sepeda motor, 2,1 juta mobil penumpang, dan lebih dari 450 ribu kendaraan barang.
"Tanpa kebijakan pembatasan kendaraan berbasis teknologi seperti ERP, lonjakan jumlah kendaraan berpotensi semakin tidak terkendali dan menimbulkan kemacetan parah yang berkepanjangan di Jakarta," pungkas Sugiyanto.
Selama 6,5 tahun menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Syafrin Liputo telah gagal mengatasi kemacetan di ibukota, sehingga layak diganti. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: