Subki meminta Pemprov DKI memastikan penanganan para korban secara cepat dan menyeluruh. Termasuk layanan medis, pendampingan psikologis, dan dukungan bagi keluarga.
“Kami meminta Pemprov membuka Posko Krisis Terpadu,” ujarnya, Jumat, 12 Desember 2025.
Keberadaan Posko tersebut agar seluruh proses penanganan di sekolah maupun di rumah sakit berlangsung terkoordinasi dan responsive.
“Memastikan tidak ada kebutuhan korban yang terabaikan,” jelas Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Atas peristiwa itu, lanjut Subki, perlu evaluasi mendalam terkait seluruh rangkaian kejadian. Mulai dari faktor pengemudi, kondisi kendaraan, hingga pengaturan keamanan di lingkungan sekolah.
“Ini sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mencegah kejadian serupa di masa depan,” ungkap dia.
Subki juga mendesak Pemprov mengevaluasi operasional serta tata kelola MBG. Memastikan seluruh pihak yang terlibat menerapkan standar keselamatan secara ketat.
Bahkan, bertanggung jawab penuh dalam menjaga keamanan peserta didik. Termasuk mekanisme kendaraan operasional MBG serta pengemudinya di sekolah.
“Area steril kendaraan dan faktor pengemudi juga harus diperhatikan,” pungkas dia.
BERITA TERKAIT: