“Kejaksaan Tinggi Banten hadir untuk memastikan dialog berjalan terbuka, adil, dan tidak merugikan pihak manapun. Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan Pemprov Banten agar persoalan ini terselesaikan secara konstruktif,” kata Kajati Banten, Siswanto, Minggu, 5 Oktober 2025.
Langkah proaktif ini sejalan dengan visi dan misi Jaksa Agung untuk menghadirkan kepastian hukum berkeadilan sekaligus menjamin hak-hak sosial masyarakat yang dilindungi undang-undang.
Kajati memastikan siap membantu Pemprov Banten untuk membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang terdampak untuk menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Kejati Banten.
“Kami mengimbau seluruh pihak agar tidak terprovokasi isu-isu yang dapat menimbulkan kerugian bersama. Mari kedepankan musyawarah dan jalur hukum yang berlaku," lanjutnya.
Kompleks Puspitek Serpong berdiri sejak tahun 1976 dibangun sebagai kawasan strategis riset dan pengembangan teknologi nasional. Seiring waktu, kawasan ini turut menjadi jalur akses masyarakat.
Kebijakan penutupan jalan yang diberlakukan belakangan memunculkan dinamika di masyarakat, khususnya terkait kebutuhan akses mobilitas dan kepentingan penelitian.
Maka dari itu, Kejati Banten berharap mediasi menjadi cara untuk menghasilkan kesepakatan yang mengedepankan kepentingan umum tanpa mengabaikan status hukum dan fungsi kawasan Puspitek sebagai objek vital negara.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh ajakan atau tindakan yang berpotensi merugikan semua kalangan, baik secara hukum maupun sosial," pungkasnya.
Kejaksaan Tinggi Banten siap menjembatani masyarakat dan Pemerintah Provinsi Banten terkait polemik penutupan akses jalan di kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek) Serpong, Kota Tangerang Selatan. 
BERITA TERKAIT: