Tak Perlu Ada Pejabat 'Impor' di Pemprov DKI

Demikian dikatakan Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua menanggapi penegasan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang menginginkan pejabat Eselon II dan I cukup berasal dari lingkungan dalam Pemprov DKI.

"Pak Gubernur ingin orang-orang yang memimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Jakarta itu bukan impor. Sehingga, tentu pejabat-pejabat yang kemarin kita impor harus dilakukan re-ekspor lagi," kata Inggard dalam diskusi bersama Lintas Generasi Aktivis Pro Jakarta, di Gedung Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis malam, 17 April 2025.

Dalam diskusi yang mengusung tema "Mengawal 100 Hari Kerja Mas Pram dan Bang Doel: Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global yang Partisipatif dan Kolaboratif" tersebut, Inggard juga mengingatkan pentingnya pengisian pejabat definitif.

"Kita harus dukung Pak Gubernur karena punya komitmen untuk menyelesaikan pejabat-pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dengan penjabat definitif. Ada 400 jabatan saat ini diisi Plt, minimal 200 itu saya harapkan bisa dituntaskan bulan ini," terangnya.

Inggard menekankan, agar dalam pengisian jabatan secara definitif itu tidak ada cawe-cawe dari legislator di Kebon Sirih untuk mengintervensi siapa yang akan ditempatkan. Namun demikian, DPRD DKI memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja OPD atau Eksekutif.

"Jangan ada cawe-cawe atau titipan-titipan, percayakan semua kepada eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur untuk menentukan pejabat definitif. Sesuai fungsi melekat kami melakukan pengawasan tentu mereka yang berkinerja tidak baik dapat kita rekomendasikan untuk diganti," kata Inggard.

Ia berharap, dengan pengisian jabatan secerah definitif, Pramono-Rano dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kuat. Sehingga, program-program yang direncakan dapat dieksekusi dengan optimal.

"Saat ini kita sedang menyusun RPJMD, baru kemudian RKPD. Setelah itu, baru kita menyusun APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, di sinilah program-program gubernur-wakil gubernur masuk," pungkas Inggard.