Pungli tersebut diduga dilakukan dengan dalih Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) namun memiliki nominal yang sudah ditentukan sehingga memberatkan para tenaga kesehatan.
Demikian disampaikan Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Sutikno saat mendapat laporan dari lapangan, bahwa beberapa tenaga kesehatan Non ASN dipaksa untuk membayar sejumlah uang dengan jumlah yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Puskesmas yang mengatasnamakan ZIS.
Menurutnya, tindakan ini sangat tidak pantas dan merugikan, bahkan ada UKPD yang menunda pembayaran upah apabila belum melunasi ZIS.
“Ini merupakan tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Zakat, infak, dan sedekah adalah amalan yang seharusnya bersifat sukarela, bukan dipaksakan dengan nominal tertentu," kata Sutikno dalam keterangannya yang dikutip Jumat (23/8).
"Jika benar terjadi, ini merupakan bentuk pungutan liar yang melanggar hukum dan harus segera ditindak,” sambungnya.
Politikus PKB ini mengaku bakal segera meminta klarifikasi kepada dinas, apakah pemungutan ZIS ini berdasarkan Surat Edaran atau tidak. Dari laporan yang dia terima, kasus ini hanya berlaku di Jakarta Timur.
“Kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas, jika memang terbukti ada oknum yang melakukan praktik ini, harus diberikan sanksi tegas agar tidak terulang kembali di masa mendatang,” kata Sutikno.
Sutikno menekankan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap program-program keagamaan seperti ZIS.
Sutikno berharap masyarakat yang merasa dirugikan segera melaporkan hal ini agar bisa diambil tindakan yang tepat.
Pungutan liar (pungli) menimpa tenaga kesehatan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) di Jakarta. 
BERITA TERKAIT: