Diduga Banyak PJLP Fiktif di Pemprov DKI

Hal itu disampaikan Ketua Poros Rawamangun Rudi Darmawanto dalam keterangannya yang diterima Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Senin (19/8).

Rudi meminta kepala dinas, inspektorat, walikota dan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk segera melakukan inspeksi dan evaluasi terkait temuan ini. 

Menurut Rudi, dugaan PJLP fiktif bukan masalah sepele, karena menyangkut potensi kebocoran anggaran yang bisa mencapai miliaran rupiah.

"Penyelenggaraan keuangan di beberapa dinas, terutama yang memiliki PJLP, perlu dievaluasi ulang. Banyak ditemukan PJLP yang namanya terdaftar, honornya berjalan, tetapi orangnya tidak ada," kata Rudi.

Rudi mencontohkan dugaan PJLP fiktif di Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur, di mana ada nama pegawai yang sudah tidak aktif karena terganjal aturan usia, namun honornya terus berjalan. 

"Ada juga yang kena kasus narkoba dan ditahan pihak berwajib tapi masih aktif," kata Rudi. 

Ada pula pegawai PJLP yang bekerja untuk kepentingan swasta di Mal Aeon namun tidak mengenakan seragam rompi Dinas SDA.

Menurut Rudi, fenomena ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak PJLP pertama kali dibentuk. Ia menegaskan bahwa hal ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga menciptakan ketidakadilan di kalangan pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Jika ini dibiarkan, kebocoran anggaran yang terjadi akan sangat besar, sementara masih banyak kebutuhan lain seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), bantuan sosial, dan kebutuhan masyarakat lainnya yang masih membutuhkan anggaran," kata Rudi.

Lebih lanjut, Rudi mendesak agar DPRD DKI Jakarta untuk turut mengawasi dan mendorong investigasi lebih lanjut. 

"Perlu dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyelidiki masalah PJLP ini," demikian Rudi.