Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Israyani mengatakan, kebijakan tersebut harus sejalan dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik.
“Kalau sekiranya anggaran setiap kelurahan jadi naik, maka indikator kualitas pelayanan kepada masyarakat juga harus naik juga. Jangan standar-standar lagi. Supaya berimbang,” kata Israyani dikutip, Rabu (24/4).
Meskipun ketentuan dalam UU DKJ itu berimplikasi terhadap peningkatan anggaran kelurahan setiap tahunnya, bagi Israyani yang terpenting pelayanan di 267 kelurahan harus berorientasi pada kecepatan respons pelayanan.
“Penekanannya lebih kepada pelayanan oleh kelurahan dan RW kepada masyarakat. Mereka harusnya lebih responsif terhadap permasalahan dan kebutuhan warga, jemput bola, jangan banyak menunggu,” kata Israyani.
Israyani turut mengimbau peningkatan anggaran setiap kelurahan juga harus dialokasikan untuk program-program pelayanan maupun peningkatan ekonomi masyarakat. Sehingga masyarakat dapat merasakan dampak dari kebijakan tersebut.
“Anggaran tersebut juga perlu diarahkan untuk pemberdayaan nasyarakat dalam mengatasi permasalahan di tingkat lokal, baik di bidang pelayanan publik, pembangunan sarana dan prasarana di tingkat lokal maupun di bidang ekonomi dan situasi darurat,” tutup Israyani.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), kelurahan di seluruh wilayah Jakarta akan mendapat kucuran dana sebesar 5 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: