Geruduk Bank Jateng, Massa Tuntut Bersih-bersih Korupsi dan Kepentingan Pejabat

Massa yang mengaku perwakilan dari berbagai daerah di Jawa Tengah melakukan aksinya dengan berjalan kaki dari Paragon menuju ke kantor bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu.

Dengan iringan musik dan tarian Reog, massa merangsek masuk ke dalam halaman gedung Bank Jateng yang langsung disambut dengan penjagaan ketat dari aparat keamanan.

Dalam aksinya, mereka membawa poster dan spanduk yang berisi tuntutan kepada manajemen untuk transparan dalam mengelola uang dan menolak adanya korupsi dan kepentingan pejabat.

Beberapa poster yang dibawa massa antara lain bertuliskan "Jangan jadikan Bank Jateng sebagai ATM pejabat", "Selamatkan dana nasabah bank Jateng", "Bersihkan Bank Jateng Dari Korupsi", "Bank Jateng Milik Rakyat, Bukan Milik Segelintir Pejabat".

Salah satu perwakilan aksi, Agung mengatakan, aksi yang dilakukan adalah aksi damai untuk menyelamatkan Bank Jateng dari kepentingan pejabat negara yang berkolusi dengan direktur utama.

"Kami sangat mencintai Bank Jateng, kami tidak ingin bank ini digunakan hanya untuk kepentingan pejabat melalui CSR " seru Agung, dikutip Kantor Berita RMOLJateng, Rabu (6/3).

Massa akhirnya bubar setelah perwakilan Bank Jateng turun untuk menemui pengunjuk rasa.

Sekretaris Korporasi Bank Jateng, Heri Nunggal Supriyadi, yang menemui para pengunjuk rasa menyatakan terima kasih atas kritik, saran, dan masukan dari para pengunjuk rasa. Semua tuntutan seperti bersih-bersih dari korupsi, pergantian komisaris, dan sebagainya, akan disampaikan ke manajemen.

"Untuk pergantian komisaris butuh proses yang lama, karena harus melibatkan pemegang saham. Manajemen pun tidak kuasa," kata Heri kepada wartawan di lokasi.

Heri mengaku tidak mempermasalahkan adanya aksi demo ini, karena operasional bank tetap jalan terus dengan kinerja yang cukup bagus.

"Secara kinerja, pada 2023 lalu cukup bagus. Hal itu terbukti dengan diberikannya dividen kepada pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah," jelas Heri.

Heri pun membantah pernyataan para pengunjuk rasa terkait Corporate Service Responsibility (CSR) yang hanya untuk pejabat.

Menurut Heri, CSR itu sudah ada aturan mainnya, jadi secara khusus tidak ada kejadian pemberian dana kepada pejabat.

"Seperti misalnya petani milenial yang mengajukan CSR, kita bantu sebesar Rp50 juta. Sehingga sekarang lebih maju. Terbukti dengan followers di medsos tambah banyak," tuturnya.

"Sebenarnya itu ada miskomunikasi antara kita dengan teman-teman di bawah, kita sampaikan juga hal-hal yang terkait dengan CSR yang bisa memberikan greeting shared values, yaitu bagaimana CSR itu bisa memberikan dampak positif bagi bank, penerima dan pemerintah," tandasnya.