Bangkalan Didapuk jadi Daerah Wisata Berbasis Budaya dan Kuliner

Hal itu disampaikan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dalam acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat bersama Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Bangkalan bertema 'Otonomi Desa Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat' di Pendopo Rumah Dinas Bupati Bangkalan, beberapa waktu lalu.

Menurut LaNyalla, kunjungannya ke Kabupaten Bangkalan kali ini, bukan hanya  ingin menyerap aspirasi para kepala desa, namun juga untuk memberi dukungan nyata bagi pengembangan wisata di Bangkalan.

"Kunjungan saya ke Kabupaten Bangkalan juga dalam rangka memberi dukungan untuk menyukseskan "Bangkalan Estoh", kalender event tahun 2024, sebagai ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke sini," kata LaNyalla dalam keterangannya, Minggu (28/1).

Dia berharap, kunjungannya tersebut semakin memperkenalkan kecantikan alam, budaya, dan sejarah Kabupaten Bangkalan. Sehingga bukan hanya Karapan Sapi saja yang terkenal, tetapi ada juga Festival Seribu Satu Menu Bebek, Festival Tellasan Petto', Bangkalan Carnival, dan festival budaya lainnya, terutama Even unggulan "Malam Terak Bulan".

"Selain event pariwisata tahunan, pengembangan wisata berbasis budaya serta kuliner juga harus tetap mempertahankan destinasi wisata yang sudah ada, seperti bukit-bukit kapur yang ada. Sehingga wisatawan yang ke Pulau Madura tidak hanya tertarik dengan pulau Gili Iyang dan pantai-pantai di Sumenep," jelasnya.

Sementara itu, dalam penilaian LaNyalla perkembangan pembangunan di segala bidang yang digalakkan pemerintah bersama masyarakat di Kabupaten Bangkalan telah menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini tidak terlepas dari sinergi yang baik antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

"Harapan saya, pemerintah daerah dan desa terus bersinergi agar desa mampu menjadi kekuatan ekonomi, seperti yang sudah sering saya sampaikan di berbagai kesempatan," imbuh dia.

Jika desa bisa menjadi kekuatan ekonomi, lanjut LaNyalla, tidak hanya mencegah urbanisasi, tetapi lebih dari itu, karena sumber daya alam dan sumber ketahanan pangan nasional, sejatinya berada di desa. Karena itu, wajar jika Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa yang diperbesar dari tahun ke tahun.

Untuk itu orientasi dari pemangku kebijakan di desa sangat penting. Baik itu Kepala Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa dan seluruh stakeholder lainnya.

“Harus ada satu orientasi, yakni, mewujudkan kesejahteraan desa. Kemajuan desa dan menentukan potensi unggulan yang harus digali dan diwujudkan untuk menjadi kekuatan ekonomi,” beber dia.

"Potensi desa harus dipilih dan ditentukan. Karena antara satu desa dengan desa lainnya tentu memiliki perbedaan potensi. Kesepakatan ini harus lahir dari stakeholder di desa tersebut,” ungkapnya.

“Bukan lahir dari program pemerintah di atas desa, bukan arahan bupati atau gubernur atau presiden. Karena yang lebih tahu potensi desa, adalah warga di desa itu. Sekali lagi bukan top down. Tetapi harus bottom up," tegasnya.

Hadir pada kesempatan itu Pj Bupati Bangkalan, Arief M Edie beserta jajaran Forkopimda dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Bangkalan.