Pelanggaran HAM masih Selimuti Pekerja Migran Sektor Perikanan

Webinar tersebut menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Perdagangan Orang dan Kejahatan, Nukila Evanty  dan Direktur National Fishers Center Indonesia, Jeany Sirait.

Nukila menerangkan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di laut yaitu hak bebas dari kekerasan, pelanggaran hak-hak pekerja migran, kekerasan karena pembajakan, pengabaian pelaut, perbudakan, perdagangan orang, pekerja anak dan kegagalan dalam kesetaraan dan inklusi.

"Empat prinsip dasar HAM di laut, yakni pertama, HAM Universal. Kedua, tanpa ada perbedaan. Ketiga, tak terbagi dan keempat dasar hukum perjanjian internasional dan kebiasaan internasional sehingga sangat berhubungan dengan pendekatan HAM," kata Nukila dalam keterangannya, Jumat (29/12).

"Kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di sektor perikanan mencapai 4 ribu orang (data kementerian kelautan dan perikanan),” tambahnya.

"Oleh karenanya harus memastikan tanggung jawab flag states (negara berbendera kapal), port state (negara pelabuhan) dan coastal state (negara pantai) untuk melindungi  dan menghormati HAM, menghindari praktik-praktik kekerasan yang dilarang hukum HAM internasional," tegas Nukila.

Dia juga menjelaskan UU dan Kebijakan dinilai belum cukup karena Konvensi ILO Nomor 188/2007 tentang pekerjaan  dalam penangkapan ikan yang bertujuan untuk memberikan kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal saat ini belum diratifikasi.

"Rekomendasi saya segera pemerintah Indonesia Ratifikasi Konvensi ILO 188 agar menjamin kelayakan kerja di atas kapal bagi para anak buah kapal," tegasnya lagi.

"Selain rekomendasi dari saya antara lain : mekanisme pengaduan bagi anak buah kapal yang mudah dan cepat, joint inspection (pengawasan pemenuhan hak), kolaborasi dengan masyarakat sipil untuk penelitian TPPO," beber dia.

Kemudian, narasumber lainnya Jenny Sirait menerangkan kondisi miris Anak Buah Kapal perikanan karena telah mengalami perbudakan

"Berdasarkan pengaduan yang kami terima, hampir semua ABK Perikanan mengalami perbudakan dan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini bermula dari proses rekrutmen yang tidak transparan dan tidak adil,” jelas Jeany.

"Tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,” bebernya.

Sehingga, lanjut dia, memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain tersebut. Baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

"Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mendorong regulasi yang jelas terkait kewenangan lembaga atas isu ABK, regulasi yang aplikatif terhadap kepentingan pemenuhan hak ABK, pengawasan yang komprehensif (koalisi Advokat hadir dalam isu ABK), kampanye isu perlindungan hak ABK," jelasnya lagi.

Khusus saran kepada Advokat, Jeany menyarankan Advokat ikut aktif dalam pendampingan anak buah kapal yang dilanggar haknya sebagai pekerja migran.

"Terlepas dari organisasi advokat yang saat ini bermacam-macam seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan bantuan hukum secara cuma-cuma yang memang saat ini masih minim sekali Advokat terlibat dalam pembelaan Anak Buah Kapal tersebut," tandas Jeany.

Sebelum Webinar ditutup, Ketua Umum Alumni Society of Alsa, Sonia Ramadhani mengingatkan para Alumni ASA yang berprofesi sebagai Advokat tentu harus melakukan Pro Bono untuk mendampingi dan membela Anak Buah Kapal yang menjadi korban pelanggaran hukum.