Kejagung Didesak Turun Tangan Usut Kasus Tambang Emas Ilegal di Tasikmalaya

"Mendesak Kejagung RI untuk segera investigasi tambang emas ilegal di Kecamatan Cineam dan Karang Jaya, Kabupaten Tasikmalaya," ujar Koordinator GMPPL, Imam Ferdiansyah, dalam orasinya, Rabu (29/11).

Imam menjelaskan, aparat penegak hukum (APH) harus lebih serius mengusut kasus pertambangan emas ilegal. Sebab, selain merugikan negara, pertambangan ilegal di Tasikmalaya tersebut juga merusak lingkungan dan mengganggu lahan pertanian warga.

Sayangnya, kata Imam, selama ini APH terkesan membiarkan tambang ilegal tersebut tetap beraktivitas.

"Di Kecamatan Cineam dan Kecamatan Karangjaya terdapat pertambangan ilegal yang sudah lama dibiarkan APH. Parahnya, pertambangan tersebut terjadi di wilayah Perhutani KPH Tasikmalaya yang belum dibasmi oleh pihak yang berwenang, yang mana tambang tersebut adalah tambang ilegal yang tercium oleh penegak hukum dan juga banyak pengaduan dari masyarakat setempat yang merasa dirugikan atas dampak lingkungan yang ditimbulkan," papar Imam.

Oleh karena itu, GMPPL meminta Kejagung bertindak tegas dengan memberikan sanksi seberat-beratnya kepada para pemilik tambang ilegal tersebut. Sebab mereka telah melakukan pelanggaran dalam aturan menambang yang tidak memenuhi syarat sesuai undang-undang yang berlaku.

"Meminta Kejagung RI segera tangkap cukong-cukong tambang emas ilegal di Tasikmalaya, tangkap tujuh pemilik tambang emas ilegal yang merugikan negara serta merusak lingkungan di area tambang ilegal. Tegakkan keadilan walaupun langit runtuh," tegasnya.

Sudah Dilaporkan ke Kejagung

Sementara itu, GMPPL sendiri sudah melaporkan kasus tambang ilegal di Tasikmalaya ini ke Kejagung RI. Setidaknya ada 7 orang yang diduga menjadi pemilik tambang ilegal tersebut.

"(Pemilik) Tambang ilegal di Tasikmalaya berinisial IYS dan TT bersama 6 penambang lainnya sudah saya laporkan secara resmi ke Kejagung RI agar segera ditangkap. Sebab para pelaku tambang ilegal tersebut disangka telah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah di Kabupaten Tasikmalaya," jelas Imam.

Menurut Imam, tindakan para pelaku tambang ilegal dapat dijerat pidana penjara karena melanggar berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mereka bisa kena pidana penjara karena telah melanggar Rumusan Pasal 78 ayat (2) jo Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 36 angka 19 Pasal 78 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 dan atau Pasal 56 KUHPidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar,” pungkasnya.