Jurubicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA, menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terus menyiapkan event nasional ini.
“Bonus yang didapatkan dari tuan rumah adalah pembangunan infrastruktur sarana olahraga,” kata Muhammad MTA, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh, Selasa, (17/10).
MTA menuturkan, bahwa PON harus ada dana sharing dari pemerintah daerah. Sehingga semua pihak harus bersinergi agar dapat merasionalisasi serta meminimalisir penggunaan APBA.
“Karena tidak mungkin tidak menggunakan APBA, sebab ini program nasional yang dijemput oleh Aceh,” sebut dia.
Menurut dia, jika seluruh stakeholder duduk dan merasionalkan anggaran ini ke pemerintah pusat akan lebih bagus demi kepentingan Aceh.
Dia menyebut, bahwa saat ini anggaran APBN tengah bermasalah dan berkonsekuensi terhadap perhelatan event nasional seperti PON.
“Jadi rehab berat fasilitas olahraga itu sama dengan pembangunan baru,” ujar MTA.
MTA mengatakan, Aceh tahun ini mendapatkan anggaran sebesar Rp800 miliar dari APBN untuk pelaksanaan PON. Jumlah itu masih mengalami kekurangan senilai Rp1,2 triliun.
“Itu bukan dana APBA. Jadi Rp 1,2 triliun itu adalah anggaran untuk penyelenggaraan yang belum cukup anggarannya,” jelasnya.
Di samping itu, kata dia, Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Achmad Marzuki, komitmen menjalankan program pemerintah pusat. Menurutnya, gubernur langsung menindaklanjuti agar PON ini bisa terlaksana.
“Perhatian besar Pj Gubernur adalah atletnya dimana kekurangan selama ini terus di backup oleh Pj Gubernur. PON tidak akan sukses jika atletnya tidak sejahtera,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: