Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak mengatakan, kasus penahanan ijazah siswa ini hanya terjadi di sekolah swasta, karena di sekolah negeri para siswa mengenyam pendidikan secara gratis. Meski demikian, kata dia, pemerintah harus turun tangan menyelesaikan masalah itu karena ijazah dibutuhkan untuk mengenyam pendidikan lebih tinggi atau modal mencari kerja.
“Saya bukan selebritis hanya anggota DPRD, ada 165 ijazah yang diadukan kepada saya, nilainya hampir Rp 18 juta,” kata Jhonny dikutip Kamis (5/10).
Jhonny menduga, masih banyak ijazah siswa yang ditahan di sekolah jika pemerintah menelusuri kasus itu lebih dalam. Banyaknya orangtua yang tak mampu menebus ijazah karena ketiadaan duit akibat dihantam pandemi Covid-19.
“Nah ada di sekolah swasta penjual nasi uduk, sopir, ojol (ojek online), apalagi yang kemarin banyak yang kena PHK (pemutusan hubungan kerja) karena Covid-19. Mereka nggak mampu membayar uang sekolah, uang pembangunan, uang ini, lalu ditahan ijazah, adil nggak tuh?,” kata politikus PDIP ini.
Menurut Jhonny, pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada para pelajar yang ada di sekolah swasta. Dengan begitu, mereka tak perlu khawatir ijazahnya ditahan sekolah karena mendapat kepastian dari pemerintah daerah yang memberikan dana subsidi.
Berdasarkan data yang dimiliki Jhonny, kasus ini terjadi di sejumlah sekolah swasta yang ada di lima kota Jakarta. Di Jakarta Utara misalnya, kata dia, terjadi di SMA swasta Tanjung Priok, Lagoa dan Koja.
“Ini terjadi di seluruh DKI, dan itu (sekolah swasta di Jakarta Utara) kebetulan Dapil saya,” demikian Jhonny.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pemprov DKI Jakarta didesak turun tangan menangani ijazah siswa yang ditahan pihak sekolah karena menunggak sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Mayoritas ijazah siswa yang ditahan sekolah dari keluarga pra sejahtera. 
BERITA TERKAIT: