Demikian pandangan Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), M. Mujiburrohman, terkait persoalan di Pasar Kutabumi tersebut.
Mujiburrohman merasa bahwa para pedagang tidak diajak dalam mengambil keputusan ini. Seolah-olah memaksa para pedagang untuk menerima peremajaan pasar rakyat tanpa mempertimbangkan pendapat mereka.
"Seharusnya Pemerintah Kabupaten Tangerang membangun komunikasi yang kuat dengan para pedagang. Mereka perlu memaparkan rencana revitalisasi pasar secara rinci sehingga para pedagang dapat memahami dengan baik tujuan dari program pemerintah ini,” kata Mujiburrohman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/9).
Padahal, dirinya yakin Pemkab Tangerang bisa melakukan pendekatan kolaboratif untuk menciptakan solusi yang lebih baik dan mencegah potensi konflik di kemudian hari.
“Pemerintah mengaku sudah berkomunikasi, tapi sama siapa? Pedagang merasa tidak diajak komunikasi, seakan-akan dipaksa untuk menerima saja. Mestinya pemerintah menjelaskan manfaat revitalisasi jangka panjangnya dan jangka pendeknya, ini tidak dilakukan,” jelas Mujiburrohman.
Itu sebabnya, APPSI mengirim surat ke sejumlah pejabat terkait, salah satunya Bupati Tangerang, dan pihak kepolisian untuk membuat jelas persoalan ini.
Sebelumnya, puluhan orang yang diduga preman dan anggota ormas menyambangi Pasar Kutabumi di Kabupaten Tangerang pada Minggu sore (24/9).
Kedatangan mereka pun membuat kericuhan antara sejumlah pedagang dan massa pun tak terhindarkan.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Pedagang yang telah berada lama di Pasar Kutabumi Kabupaten Tangerang, Banten, sudah seharusnya diikutsertakan dalam sosialisasi terkait rencana revitalisasi tempat mereka berjualan. Sebab, minimnya sosialisasi hanya akan menimbulkan penolakan keras dari para pedagang yang belum bisa menerima keputusan pemerintah. 
BERITA TERKAIT: