Pertalite Bakal Dihapus, Komisi VII Minta Pembatasan BBM Bersubsidi Tetap Dilakukan

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, mendukung penggunaan dan pemanfaatan BBM ramah lingkungan. Namun penggunaannya perlu diatur secara jelas, serta membatasi jumlah penjualan BBM bersubsidi.

"Penggunaan Pertamax 92 yang akan jadi BBM bersubsidi harus dibarengi peraturan yang membatasi kepada mereka yang berhak,” kata Eddy Soeparno, kepada wartawan, Senin (4/9).

Menurutnya, komitmen ramah lingkungan bisa dilakukan seiring pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang jadi pengganti Pertalite.

Eddy mengimbau ke pemerintah segera merevisi dan menetapkan Perpres 191 Tahun 2014 agar BBM bersubsidi ramah lingkungan tepat sasaran.

"Jangan sampai karena RON-nya sudah memenuhi aturan KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), aturan pembatasannya justru tidak dilakukan. Kalau memang bukan golongan penerima subsidi, sudah seharusnya membeli BBM dengan oktan lebih tinggi dan ramah lingkungan,” ucapnya.

Polusi yang melanda Jabodetabek, kata Eddy, harus jadi momentum untuk terus mengupayakan bahan bakar lebih ramah lingkungan.

"Transisi ke kendaraan listrik masih butuh waktu. Yang bisa dilakukan saat ini adalah bahan bakar ramah lingkungan. Kami di DPR juga terus mempercepat upaya pembahasan RUU Energi Baru Terbarukan (RUU EBT),” pungkasnya.