Dalam paparannya Mendagri mengatakan ada berbagai macam faktor yang menyebabkan kenaikan harga telur ayam ras. Salah satunya, adalah naiknya harga pakan ayam terutama jagung.
"Kenaikan telur ayam ras tadi dua masalahnya adanya kenaikan demand permintaan karena adanya kegiatan hajatan, yang kedua adalah pakan ayam yang naik terutama jagung," katanya.
Guna menstabilkan harga jagung, Mendagri menilai diperlukan rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencari solusi terbaik sehingga dapat kembali normal. Selain rapat, dirinya juga mengimbau kepada pemerintah daerah (Pemda) agar memperhatikan distribusi hasil panen jagung. Hal ini penting diperhatikan karena saat ini masih ada beberapa wilayah yang mengalami defisit hasil panen jagung.
"Karena ini perlu ada upaya untuk menstabilkan harga jagung, daerah-daerah yang mungkin surplus itu bisa didorong untuk produksinya ke daerah yang minus (atau) defisit, entah melalui bantuan kementerian/lembaga pusat atau kerja sama antardaerah oleh para kepala daerah, dan pedagang jagung bisa dibantu mungkin subsidi transportasi dari Belanja Tidak Terduga, ini perlu kerja sama pusat dan daerah sekali lagi," tegasnya.
Di lain sisi, Mendagri menegaskan, untuk menekan kenaikan harga telur pemerintah pusat khususnya Kementerian Perdagangan perlu memberikan dukungan terhadap kerja sama antardaerah. Bahkan, jika diperlukan pemerintah bisa mengeluarkan cadangan pangan.
"Misalnya kalau telur ayam ras dan daging ayam ras naik karena pakannya yang naik, jagung harganya naik, cadangan Bulog kita bila perlu kita keluarkan," ujarnya.
Hal ini perlu menjadi perhatian karena telur merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, Mendagri menekankan agar permasalahan ini bisa segera diselesaikan.
“Pertama adalah telur ayam ras yang terjadi kenaikan selama enam bulan terakhir, dan ini perlu menjadi warning bagi kita, karena telur ayam ras ini adalah salah satu kebutuhan yang cukup mendasar yang turunannya banyak sekali," tandas Mendagri.
Kenaikan harga telur yang cukup tinggi saat ini masih menjadi perhatian pemerintah pusat. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (29/5). 
.jpg)
BERITA TERKAIT: