Dalam tinjauannya tersebut, Edhy memanfaatkan momen itu untuk menjalin komunikasi dengan para nelayan dan pembudidaya ikan bawal.
Hal itu dilakukannya guna meneruskan arahan penting dari Presiden Joko Widodo yakni membangun komunikasi dengan pelaku usaha dan nelayan.
Untuk itu, Edhy menjamin lembaganya tak akan berjarak dengan para nelayan. Bahkan menurutnya, kantor pusat KKP di Jakarta, adalah tempat bagi masyarakat dari daerah untuk mencari solusi.
"Tidak ada lagi jarak diantara KKP dengan masyarakat. Kantor pusat itu tempat orang daerah mencari jawaban. Itu demi kemajuan KKP, kelautan dan perikanan Indonesia," jelas Edhy Rabu (4/3).
"Tidak ada lagi negara nggak tahu masalah nelayan. Saya tidak ada guna kalau komunikasi pun tidak bisa selesai," sambungnya.
Edhy memaparkan, selama ini sektor budidaya hanya digarap sebesar 10 persen. Alhasil, masih terdapat sejumlah ruang kosong yang bisa diisi dalam budidaya.
"Di Indonesia budidaya kita baru 10 persen, itu pun belum optimal. DPR mendukung, dengan menambah anggaran. Ini upaya untuk serius mendukung budidaya," katanya.
Terlebih lagi seiring dengan pertumbuhan penduduk, dunia akan membutuhkan lebih banyak ikan. Karenanya, wakil Ketua Umum Gerindra ini berkomitmen untuk hadir dalam setiap persoalan budidaya.
BERITA TERKAIT: