Kerusuhan Manokwari Adalah Imbas Persoalan Etnis Dan Hak Politik Yang Terabaikan

Hal itu dikatakan oleh Koordinator Kontras, Yati Adriyani dalam emanggapi polemik kerusuhan yang kembali terjadi.

“Persoalan di Papua itu sudah cukup lama terkait jaminan hak-hak sipil politik bagi masyarakat Papua. Perlindungan hak-hak ekonomi sosial budaya bagi masyarakat Papua juga masih jauh dari pemenuhan,” ungkap Yati di Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Selasa (20/8).

Kontras mencatat, sedikitnya dalam kurun waktu satu tahun ini ada 15 kasus pelarangan atau persekusi yang dialami Aliansi Mahasiswa Papua periode Agustus 2018-2019. Beberapa di antaranya lima peristiwa kekerasan dan pembubaran di Surabaya, enam peristiwa di Malang, dan empat peristiwa di Pulau Dewata, Bali.

Bahkan kata dia, dalam konteks pelanggaran hak sipil politik dan hak kebebasan berkumpul, berpendapat, berekspresi, masyarakat Papua sudah lama dibatasi.

"Termasuk misalnya jurnalis masih mendapatkan kesulitan untuk dapat masuk ke Papua dan menggambarkan apa yang terjadi di sana,” jelasnya.

Ikhwal etnis juga masih menjadi persoalan bagi warga Papua. Dari situlah diskriminasi muncul. Soal lain adalah ekonomi dan sosial budaya, hingga eksploitasi sumber daya alam (SDA).

"SDA, kepemilikan korporasi tertentu di Papua, tapi kesenjangan sosial masih terus terjadi. Kita tahu ada kasus kelaparan, kurang gizi dan lain-lain. Itu semua menujukkan memang ada hal rumit di Papua,” tandasnya.