Acara halal bihalal yang digelar Peradi kali ini berbeda dari biasanya. Halal bihalal berlangsung unik karena peserta yang hadir mengenakan busana adat dari berbagai pelosok daerah.
Acara juga diisi dengan beragam tarian tradisional yang dibawakan oleh anak jalanan binaan Peradi. Selain menari, anak-anak tersebut membawakan lagu-lagu daerah dengan alat musik angklung. Mereka juga membawakan lagu nasional.
Ketua Umum Peradi, Juniver Girsang mengatakan, halal bihalal Idul Fitri kali ini bernuansa kebhinnekaan yang menjadi tanggung jawab pihaknya sebagai advokat. Kebhinnekaan digelar karena Peradi tetap berkomitmen terhadap UUD 1945 dan Pancasila sebagai landasan negara yang tidak bisa diganggu gugat lagi.
"UUD 1945 dan Pancasila menjadi pegangan dalam menjalankan profesi kami dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Juniver Girsang saat memberikan sambutan.
Menurut Juniver, peringatan halal bihalal meningkatkan kebhinnekaan. Apalagi Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Keanekaragaman tersebut menjadi tanggung jawab Peradi dalam menjalani kehidupan berbagsa dan bernegara.
Apalagi sumpah dari advokat ketika bertugas adalah untuk setia kepada Undang-Undang 1945 dan Pancasila.
"Kita tegaskan bahwa Undang-Undang 45 dan Pancasila harus kita jaga. Inilah makna halal bihalal dan kita bersilaturahmi saling memaafkan jika ada sesuatu yang tidak baik tahun-tahun sebelumnya, hari ini kita tutup. Kita buat lembaran baru yang lebih baik," katanya.
Juniver mengakui, saat Pilpres 2019 lalu keanekaragaman Indonesia sempat terpecah. Namun dengan adanya halal bihalal yang digelar Peradi, maka semua harus koreksi diri untuk bisa menyatukan persatuan dan kesatuan sehingga profesi advokat juga menjadi terhormat.
Dalam kesempatan tersebut, tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Yenny Wahid mengatakan bangsa ini harus belajar dari Peradi, meski Peradi terpecah tapi tetap rukun semua. Oleh karena itu, Peradi harus lebih menginspirasi bangsa Indonesia.
Baginya, acara halal bihalal yang digelar Peradi merupakan acara yang sangat unik dan khas Indonesia yang tidak ada di negara lain.
"Tradisi halal bihalal menurut asal usulnya juga untuk menyelesaikan konflik politisi Indonesia yang meruncing tiga tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1948. Waktu itu Presiden Soekarno meminta konsultasi dengan KH Wahab Chasbullah, pendiri NU. Kemudian disarankan untuk selenggarakan acara silaturahim halal bihalal," ujarnya.
Mantan gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Tuan Guru Bajang (TGB) mengatakan, debat pengacara di pengadilan itu adalah debat yang baik. Sehingga yang terjadi di ruang sidang adalah diskusi dengan substansi yang baik. TGB pun memaparkan pengalaman pertama kalinya dengan pengacara ketika kuliah di Kairo, Mesir.
"Interaksi dengan pengacara adalah ketika kami kuliah di Kairo. Guru kami membahas Ayat 125 Surat An Nahl tentang ajakan dakwah dengan jalan yang baik," katanya.
TGB menambahkan, ketika seorang pendakwah itu bicara, maka dia akan melihat apa yang sedang dibutuhkan masyarakat. Ketika masyarakat sedang putus asa, dia meniupkan optimisme.
"Bagi guru kami, debat pengacara di pengadilan itu adalah debat yang baik. Apa yang terjadi di ruang sidang adalah diskusi-diskusi yang baik dengan substansi-substansi yang baik," tandasnya.
BERITA TERKAIT: