Jejak Panjang Syahganda Nainggolan Nakhoda Baru Bakom RI

Penunjukan ini menandai babak baru bagi figur yang selama ini dikenal luas sebagai seorang aktivis kritis, akademisi, dan pendiri lembaga kajian kebijakan publik.

Syahganda hadir mengisi posisi strategis tersebut untuk menggantikan Muhammad Qodari yang kini mengemban amanah baru sebagai Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

Lahir di Medan pada 27 November 1965, rekam jejak perjuangan Syahganda sudah tertempa sejak masa mudanya sebagai mahasiswa Institut Teknologi Bandung pada 1984.

Jiwa pergerakannya dalam menentang kebijakan rezim Orde Baru membawanya pada pengalaman hidup yang penuh liku, termasuk harus berurusan dengan hukum serta sempat terhenti pendidikannya sebelum akhirnya kembali merampungkan studi magister pembangunan di kampus yang sama pada 2005.

Tidak berhenti di situ, ia terus memperdalam kapasitas intelektualnya hingga berhasil meraih gelar doktor di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Universitas Indonesia pada tahun 2015 dengan disertasinya yang mendalam mengenai kesejahteraan buruh.

Perjalanan kariernya di ruang publik membentang luas melintasi berbagai dinamika politik dan profesional.

Selepas era reformasi, ia turut aktif membidani lahirnya partai politik, pernah dipercaya mengemban posisi komisaris di badan usaha milik negara PT Pelabuhan Indonesia II pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga mendedikasikan diri di dunia akademik sebagai dosen di Universitas Kristen Indonesia.

Namanya juga semakin lekat dengan gerakan kritis masyarakat ketika menjadi salah satu tokoh penting dalam Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang aktif menyuarakan berbagai pandangan strategis terhadap arah kebijakan negara.

Melalui pendirian lembaga kajian Sabang Merauke Circle pada 2010, Syahganda konsisten mencurahkan gagasan dan analisis mengenai persoalan politik, ekonomi, serta kesejahteraan sosial bangsa.

Kini, akumulasi pengalaman panjang sebagai seorang aktivis, pemikir kebijakan, dan pendidik tersebut bermuara pada tanggung jawab baru di dalam lingkaran pemerintahan.

Kehadirannya di kursi pimpinan Badan Komunikasi Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan perspektif segar serta efektivitas komunikasi yang semakin matang dalam menyampaikan berbagai kebijakan strategis negara kepada masyarakat luas.