Menteri Pertanian Cermat Kondisikan Stok Hewan Kurban

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>
LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO
  • Selasa, 21 Agustus 2018, 21:42 WIB
Menteri Pertanian Cermat Kondisikan Stok Hewan Kurban
Amran Sulaiman/Net
rmol news logo Upaya Kementerian Pertanian menjaga ketersediaan stok hewan kurban menyambut Hari Raya Idul Adha menuai apresiasi.

Koordinator Kelompok Kerja Paguyuban Peternak Mandiri (Pokja PPM), Arifin Sulaiman mengatakan usaha yang dilakukan Kementan bukan kerja yang mudah. Sebab, diperlukan penataan yang sistematis untuk memperhitungkan kebutuhan hewan kurban di seluruh Tanah Air.

"Menteri Pertanian Amran Sulaiman dengan cermat mengondisikan ke daerah-daerah melalui dinas pertanian dan peternakan setempat agar memantau ketersediaan stok hewan kurban," ujar Arifin dalam keterangan tertulis, Selasa (21/8).

Diperkirakan kebutuhan jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini bakal melonjak. Namun, hingga saat ini belum ada keluhan di daerah mengenai kekurangan ketersediaan hewan kurban.

"Itu kan menandakan Amran Sulaiman bersama semua jajaran kementeriannya telah menganalisa sejak lama bahwa akan ada lonjakan permintaan kebutuhan hewan kurban," ujar Arifin.

Arifin menuturkan upaya memenuhi kebutuhan hewan kurban untuk Idul Adha tahun ini dengan sinergi bersama dinas pertanian dan peternakan di daerah telah terlaksana baik.

Terbukti, kata Arifin, kerapnya pegawai dinas pertanian dan peternakan di daerah menyambagi areal peternak, khususnya yang tergabung dalam Pokja PPM, untuk menjamin ketersediaan stok hewan kurban.

Arifin juga memuji stabilitas harga hewan kurban yang normal di antara peternak. Menurutnya hal itu, disebabkan kebijakan Kementan yang menjamin terkendalinya ketersediaan konsumsi hewan ternak dengan harga terjangkau.

Begitu pula dengan standarisasi Aman, Sehat, Utuh, Halal (ASUH) hewan kurban yang ditetapkan Kementan, menurut Arifin sudah terealisasi optimal. Sebab program itu dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan dari kementerian maupun dinas terkait.

"Bukan ditetapkan standarisasi ASUH tapi dibiarkan lepas begitu saja. Saya rasa pengawasannya optimal," ungkap Arifin. [lov]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA