Kampanye Hitam Tak Dapat Tempat Di Bulan Ramadan

Acara deklarasi Gerakan Bersama Pilkada Bersih 2018 dilakukan di Kantor Bawaslu, di Jakarta, kemarin. Hadir dalamacara itu, Dewan Masjid Indonesia, Fatayat Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan Badan Amil Zakat Nasional

Selain itu, ada pula Muslimat Nahdlatul Ulama, Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.

Juru bicara perwakilan ormas Islam Bunyan Saptomo menu­turkan, intensitas kegiatan kea­gamaan saat bulan suci Ramadan pada umumnya akan meningkat, baik dari sisi ibadah keagamaan maupun ibadah sosial. Tapi, mengingat Bawaslu belumbisa menjamin pelaksanaan kam­panye di bulan Ramadan akan bebas dari pelanggaran, maka dibuatlah Gerakan Bersama Pilkada Bersih 2018 ini.

Dalam Gerakan Bersama Pilkada Bersih 2018, dituturkan Bunyan, telah lahir poin-poin kesepakatan bersama antara Bawaslu dan sejumlah organisasi Islam. Poin-poin utamanya ditujukan kepada parpol, paslon, tim pemenangan atau relawan pilkada. "Jadi sudah lahir sejum­lah poin penting dalam gerakan bersama ini," tegasnya.

Dirinci Bunyan, poin per­tama gerakan ini adalah, parpol, paslon, tim pemenangan atau relawan harus menaati aturan kampanye selama Ramadan.

Kedua, mengimbau parpol, pasangan calon, tim kampanye, relawan dan setiap orang untuk tidak memanfaatkan penunaian zakat infak dan shadaqah seba­gai sarana kampanye.

Ketiga, partai politik, pasangan calon, tim kampanye, relawan dan setiap orang harus menjaga kesucian tempat ibadah dengan tidak memanfaatkannya sebagai sarana kampanye, membagikan bahan dan atau pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Selanjutnya, publik diminta aktif melaporkan berbagai du­gaan penyalahgunaan momen­tum Ramadan untuk kepentingan politik. "Kami mendesak Bawaslu meningkatkan pencegahan, pengawasan dan penindakan kepada siapa pun yang melakukan pelanggaran dalam kampanye pilkada dan pra kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan," ujarnya.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin mengatakan, dalam undang-undang tentang pilkada sebetulnya sudah diatur tentang tata cara kampanye. Diantaranya, calon atau tim kampanye atau reawan dilarang menjanjikan atau memeberikan uang atau materi lainnya dan dilarang menggunakan tempat ibadah atau pendidikan untuk kampanye.

Tapi, melalui gerakan ini diharapkan sejumlah aturan main itu bisa lebih dipatuhi. "Ini bagian dari untuk menjaga kesucian bulan Ramadan dan memperkecil peluang pelanggaran kampanye," jelasnya.

Menurutnya, tahapan kam­panye pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun ini beriringan dengan Ramadan. Sementara, bulan suci Ramadan merupakan momentum pengua­tan spiritual, moral dan perilaku dalam menyucikan segenap pikiran dan gerakan Islam rah­matan lil alamin.

Oleh karenanya bulan suci umat Islam ini harus dijaga oleh semua stake holders. "Demi mewujudkan kehidupan berke­bangsaan melalui pembangunan demokrasi yang substansial," tandasnya. ***