Kasus JR Saragih, Disinyalir Ada Politik Permainan Ijazah

Pengamat politik yang juga merupakan akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Dadang Darmawan Pasaribu menilai persoalan ijazah SMA tersebut telah mengaburkan hal substanstif dalam penetapan calon gubernur.

Menurutnya, ijazah merupakan hal administratif dari proses pasangan untuk mengajukan diri sebagai calon kepala daerah. Disisi lain ada faktor utama yang semestinya dikedepankan adalah sistem demokrasi yang dibangun.

Memperdebatkan legalisir ijazah SMA sebagai salah satu syarat menjadi calon gubernur itu, dinilai Dadang akan menjadikan prinsip demokrasi tercederai.

"Bagi masyarakat, dengan munculnya kasus ijazah JR ini semakin memunculkan adanya dugaan politik ijazah, yang 'dimainkan' pihak tertentu. Yang semakin menjauhkan demokrasi dari prinsip-prinsipnya yang jujur adil dan terbuka," ujarnya Dadang seperti diberitakan Kantor Berita RMOLSumut, Selasa (27/2).

Diketahui pasangan JR Saragih-Ance Selian menggugat keputusan KPU Sumut yang menggagalkan mereka untuk ditetapkan sebagai pasangan calon di Pilgubsu 2018. KPU Sumut beralasan keputusan ini karena legalisir ijazah pendidikan sma JR saragih tidak mendapat pengakuan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. [nes]