Kajian Pemindahan Ibukota Sudah Masuk Tahap Final

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bap­penas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, hasil kajian diserahkan ke Presiden Jokowi pada saat Sidang Kabinet Paripurna tentang Program dan Kegiatan Tahun 2018, Rabu (3/1). Menurutnya, hasil ka­jian tersebut antara lain berisi nama-nama daerah calon ibu­kota, pertimbangan kelebihan dan kekurangan daerah calon ibukota.

"Isi antara lain memuat indikator mengenai luas lahan bebas yang tidak perlu ganti rugi, tingkat risiko bencana alam, dan ketersediaan infrastruktur. Tentunya ini akan dibahas lebih detail lagi," ungkap Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, kemarin.

Bambang enggan menyebut­kan nama-nama daerah calon ibukota.Yang pasti, menurutnya, kota-kota tersebut berada di luar Pulau Jawa. "Nanti biar Bapak Presiden yang memutuskan, kita tugasnya menyiapkan kajian. Saya ini cuma sampai semifinal, untuk finalnya di Presiden," cetusnya.

Bambang menuturkan, untuk biaya pemindahan, diperkirakan lebih dari Rp 1 triliun. Pemerin­tah akan membuka kesempatan bekerja sama dengan swasta dalam merealisasikannya. Menurutnya, pihaknya sudah berinteraksi dengan pengusaha mem­bahas soal itu. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana minat mereka terhadap program pemerintah.

Soal waktu pengerjaan, Bam­bang mengaku belum bisa me­mastikannya. Hal itu sangat tergantung model realisasinya apakah dilakukan sekaligus atau bertahap. "Untuk waktu macam-macam, ada satu negara butuh sampai 10 tahun, tetapi ada yang hanya 5 tahun, bahkan ada yang hanya 2 sampai 3 tahun saja, udah jadi," terang Bambang.

Bambang menambahkan, di dalam membangun kota baru, penting memperhatikan in­frastruktur yang dibutuhkan. Hal ini agar pembangunan Bisa dilakukan lebih efisien.

Seperti diketahui, wacana pe­mindahan ibukota pada perten­gahan tahun lalu cukup menyita perhatian publik. Banyak kalan­gan yang meragukan keseriusan wacana ini. Salah satu daerah yang selama ini disebut-sebut menjadi kandidat kuat sebagai ibukota baru Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Ketua Housing Urban Devel­opment (HUD) Institute Zulfi Syarif Koto menyarankan pe­merintah membuat kesepakatan dengan legislatif jika serius ingin memindahkan ibukota negara. "Kesepakatan dengan DPR itu sangat penting agar perenca­naan yang dibuat tidak sia-sia. Tujuannya agar walaupun ber­ganti pemerintahan, semua harus sepakat pemidahan ibukota tetap jalan terus," kata Zulfi.

Zulfi menuturkan, pemin­dahan ibukota membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan, jika Presiden Jokowi terpilih lagi, sampai masa jabatan habis, belum tentu prosesnya selesai. Makanya diperlukan dukungan politik yang kuat.

Kenapa lama? Zulfi menerangkan, untuk menyempurnama kajiannya saja membutuhkan waktu tidak cukup satu tahun. "Kajian yang sudah rampung itu kajian apa? Kalau hanya kajian politis, pembangunannya belum bisa direalisasikan," kata Zulfi. ***