Pikiran Khofifah Terbelah

Khofifah bersama Bupati Trenggalek Emil Dardak dipastikan maju dalam Pilgub Jawa Timur 2018. Pasangan ini sudah mendapat cukup kursi setelah diusung Nasdem, Demokrat dan Golkar. Dukungan makin kuat setelah, kemarin, Hanura ikut memberikan SK rekomendasi kepada Khofifah-Emil.

Pemberian SK rekomendasi tersebut diberikan langsung Ketua DPD Hanura Jawa Timur Kelana Aprilianto kepada Khofifah dan Emil yang dihadiri sejumlah kiai di Surabaya.

Sejumlah kalangan seperti Wapres Jusuf Kalla sudah menyarankan Khofifah mundur sebagai mensos. Agar fokus mengurus Pilgub. Hanya saja, sampai sekarang, Khofifah belum merespons permintaan tersebut. Sampai kemarin, Khofifah masih menjalani dua agenda sebagai mensos dan cagub secara bersamaan. Kemarin, misalnya, Khofifah terbang ke Surabaya untuk menerima SK dari Hanura. Dari sana, Khofifah geser ke Malang menutup Jambore Nasional ke-2 relawan Muhammadiyah yang digelar di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Memang tidak ada aturan yang mengharuskan seorang menteri mundur dari jabatannya ketika akan mencalonkan sebagai kepala daerah. Namun, Ketum Nasdem Surya Paloh sepertinya kurang sreg jika Khofifah tidak mundur dari menteri. Menurut Paloh, Khofifah lebih beretika mengundurkan diri ketimbang cuti. "Mundurlah. Etiknya begitu. Saya sepakat sama Pak Jusuf Kalla. Saya pikir Khofifah juga akan melakukan itu. Dia mundur," kata Paloh di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kemarin.

Paloh bilang, meski tidak ada kewajiban seorang menteri harus mundur atau cuti, Paloh tetap menginginkan Khofifah mundur. "Nggak baik itu. Kalau ditanya Nasdem bagaimana, ini bukan soal menang kalah. Tapi etikanya nanti akan terbangun," ungkapnya.

Sebelumnya, Wapres JK menyarankan kepada Khofifah melepaskan jabatan sebagai mensos agar dapat fokus mengikuti Pilgub Jawa Timur. "Ini demi Ibu Khofifah sendiri juga, supaya intensif waktunya kan sisa 8 bulan ya, 7 bulan, Pilkada kalau tidak intensif 7 bulan bisa sulit," kata JK.

Selain agar fokus mengikuti Pilkada, tugas mensos sangat berat karena mengurusi urusan kemanusiaan dan posisinya strategis di pemerintahan sehingga dibutuhkan konsentrasi dari orang yang menjabatnya. Kalau menteri sibuk kampanye bagaimana mau mengurus.

Di tempat terpisah, Khofifah menyampaikan dalam setahun terakhir jumlah pengungsi akibat bencana mengalami peningkatan. Selain itu, mayoritas korban yang terdampak bencana alam di Indonesia, beberapa pekan terakhir kembali berada dalam kondisi kemiskinan. Dia menyebut kondisi itu dengan istilah "Jamila" atau "Jadi Miskin Lagi."

"Sekitar 80 persen dari warga yang terdampak bencana alam ini akhirnya berstatus jadi miskin lagi alias Jamila. Meski sebelumnya mereka sudah masuk kategori sejahtera," kata Khofifah saat menutup Jambore Nasional ke-2 Relawan Muhammadiyah di UMM Dome, Malang, Jawa Timur, kemarin.

Karena dampak bencana yang memiskinkan banyak warga terdampak, menurut Khofifah, penanganan pada tahap tanggap darurat harus menjadi prioritas, termasuk suplai bantuan pangan dari pemerintah. Pemerintah Daerah juga harus mengeluarkan SK Tanggap Darurat agar bisa mengeluarkan cadangan pangan di gudang Bulog saat bencana tiba. Untuk tingkat kota dan kabupaten, dia mengatakan cadangan pangan bagi masyarakat yang bisa dikeluarkan di bawah 100 ton, untuk tingkat provinsi hingga 200 ton dan di atas 200 ton harus melalui SK Menteri Sosial.

"Saya kira Standard Operating Procedure (SOP)-nya sudah sangat jelas, sehingga kepala daerah tidak perlu ragu. Jika beras cadangan yang dikeluarkan untuk penanganan bencana alam itu tidak mencukup, bisa mengajukan ke Kemensos," ujarnya.

Khofifah mengingatkan, berdasarkan pemetaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), selama Desember 2017 saja, ada 323 kota dan kabupaten di Indonesia yang berisiko tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, gunung meletus dan longsor. Artinya, ada jutaan penduduk Indonesia yang terancam kembali berstatus miskin.

Dia mencatat, angka jumlah pengungsi hingga September 2017 mencapai 3,2 juta jiwa. Jumlah itu salah satunya dipicu peningkatan status Gunung Agung. Angka tersebut naik signifikan jika dibanding tahun 2016 yang hanya 2,7 juta jiwa dan tahun 2015 mencapai 1,2 juta. ***