Pasalnya, penutupan akses jalan dengan tembok tersebut berdampak sosial, ekonomi, dan budaya.
"Kami mengerti dengan adanya program dari PT. KAI tentang penembokan di sepanjang rel kereta api, tapi tolong pikirkan dampaknya bagi masyarakat," ujar Ketua RW 014, Abdul Muhni dalam keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu (Selasa, 20/9).
Muhni mengaku pengurus wilayah sudah berkali-kali memberikan surat pernyataan penolakan kepada PT. KAI melalui Kepala Stasiun Rajawali. Penolakan itu dilakukan dengan harapan ada jawaban untuk dialog.
"Tapi sayang, surat kami dijawab dengan langsung melakukan penutupan tanpa pihak PT. KAI menjawab surat kami," tambahnya.
Sementara itu, anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pademangan Barat dari RW 14, Arie Puriawan mengatakan bahwa akibat penutupan akses jalan tersebut, warga mengalami dampak ekonomi berupa berkurangnya pendapatan bagi yang berdagang maupun pengojek motor.
"Belum lagi dampak sosial yang ditimbulkan karena itu satu-satunya akses terdekat untuk warga kami menaiki kendaraan umum termasuk menaiki kereta commuter line," sambungnya.
Arie menambahkan, pihak PT KAI seharusnya menyiapkan dulu solusi sebelum menutup akses jalan tersebut. Misalnya, berkoordinasi dengan pihak Pemda DKI seperti pembuatan Jembatan Penyebrangan Orang ( JPO ), sehingga program pemerintah tetap jalan dan kepentingan warga tidak terganggu.
"Kehidupan sehari-hari kami sudah susah malah tambah susah akibat penutupan akses jalan tersebut," kesalnya.
[wid]
BERITA TERKAIT: