Tim Poras bekerjasama dengan petugas Imigrasi Kelas I Kota Palembang dan Pemerintah Kota Palembang meningkatkan pengawasan terhadap pemberlakuan bebas visa di Indonesia, yang memungkinkan pelanggaran aturan keimigrasian maupun ketenagakerjaan di wilayah Palembang dan daerah Sumsel lainnya.
Disampaikan Asisten I bidang Pemerintahan Pemkot Palembang, Harobin Mustafa, perlu ada komunikasi yang intens lagi antar daerah termasuk dengan Tim Poras. Pasalnya, banyak ditemukan penyalahgunaan visa oleh WNA dalam kunjungan ke Palembang. Beberapa waktu terakhir saja ada puluhan WNA yang dideportasi dari wilayah kerja Imigrasi Palembang.
"Pengawasan terhadap WNA yang ke Palembang masih sangat rendah. Ini perlu diintensifkan lagi untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan visa untuk kunjungan ke wilayah Palembang, baik sisi keimigrasian maupun ketenagakerjaan," jelas Harobin kepada
RMOL Sumsel, Kamis (4/8).
Kewaspadaan makin tinggi karena pemberlakukan aturan bebas visa bagi 169 negara untuk kunjungan wisata. Bisa saja WNA yang nakal menyalahgunakannya untuk bekerja, sementara WNA yang bekerja tidak memperpanjang masa izin tinggal.
"Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini perlu pengawasan ketat. Apalagi sejak diberlakukan bebas visa di Indonesia, banyak penyalahgunaan sering terjadi," imbuhnya.
Monitoring atau pengawasan orang asing sudah diupayakan pihak Pemkot Palembang, namun masih ditemukan kendala. Di antaranya yaitu masih belum solid antar SKPD dalam kinerja pengawasan. Selain itu penguasaan bahasa juga menjadi penghambat utama.
"Belum solid, padahal koordinasi dibutuhkan. Lalu masalah bahasa, tenaga kerja asing rata-rata tida bisa berbahasa Indonesia, dan tenaga kerja lokal pun sangat kurang pandai berbahasa asing. Ini harus diperbaiki juga," ucapnya.
[ald]
Banyaknya kasus Warga Negara Asing (WNA) yang masuk dan bekerja di Indonesia tanpa prosedur resmi membuat Tim Pengawasan Orang Asing (Poras) Kota Palembang dan Ogan Komering Ilir (OKI) meningkatkan intensitas pengawasan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: