KKP Siap Kembangkan Poltek KP di Nusa Tenggara Timur

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, peran Sumber Daya Manusia (SDM) kompeten menjadi target dan sasaran prioritas KKP.

Karena itu penyiapan SDM kompeten sangat penting dan dibutuhkan guna mensukseskan keberhasilan pembangunan. Pengembangan SDM ini dilakukan ke berbagai pelosok daerah, termasuk provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pada Senin (23/2), delegasi KKP yang diketuai Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDM KP), Suseno Sukoyono, beserta jajarannya melakukan kunjungan kerja bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi IV ke Kupang, NTT.  Demikian terangkum dalam rilis yang diterima redaksi.

Rencananya Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) akan dikembangkan di NTT. Provinsi ini memiliki potensi kelautan dan perikanan yang tinggi, yakni mencapai 388,7 ton per tahun. Provinsi yang merupakan wilayah perbatasan ini adalah pintu masuk antar negara, seperti ke Timor Leste dan Australia.

Salah satu tempat tujuan utama kunjungan kerja ini adalah satuan pendidikan menengah KKP di NTT, yakni Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) Negeri Kupang. SUPM ini merupakan salah satu dari sembilan satuan pendidikan menengah KKP. Selain itu, KKP memiliki satuan pendidikan tinggi, yaitu tiga Poltek KP di Sidoarjo, Jawa Timur; Bitung, Sulawesi Utara; dan Sorong, Papua Barat. Juga satu Sekolah Tinggi Perikanan di lima kampus, yakni Jakarta; Bogor dan Karawang, Jawa Barat; Serang, Banten; dan Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Ke depannya, KKP berencana membangun Poltek KP di kawasan SUPM Kupang. Pengembangan Poltek di NTT adalah untuk menyediakan SDM kompeten dalam mengelola sumberdaya  kelautan dan perikanan yang melimpah di wilayah tersebut, sekaligus mendukung program nasional dalam meningkatkan percepatan pembangunan di wilayah perbatasan.

Pengembangan Poltek KP Kupang ini merupakan bagian dari pengembangan 10 Poltek KP di berbagai daerah di Indonesia secara bertahap, sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.  [ald]