Banyuwangi Berhasil Revisi Perjanjian Hibah Saham

Azwar mengakui sistem tersebut sempat mendapat pandangan negatif dari beberapa pihak.

"Awalnya langkah kita sempat dipandang sinis. Tapi kita komitmen sampai berhasil merevisi isi perjanjian hibah saham menjadi hibah saham non-dilusi. Daerah tidak boleh menyerah meskipun saat ini Undang-undang Minerba yang ada belum memihak," ujarnya dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa malam (14/10).

Menurut Anas, pengelolaan sektor tambang di Indonesia memang belum berpihak kepada daerah. Royalti tambang yang diberikan sangat rendah, sehingga dampak tambang bagi kesejahteraan rakyat sangat minim. Banyuwangi pun merintis usaha untuk mendapatkan saham cuma-cuma alias golden share. Sejumlah lembaga konsultan juga dilibatkan, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Golden share ini perjuangan kita. Setelah negosiasi yang cukup alot sekarang Banyuwangi berhasil memperoleh golden share 10 persen non-dilusi," tandasnya.

Kelak, keuntungan dari kepemilikan saham tersebut akan langsung masuk ke daerah melalui APBD. "Saya sengaja tidak bikin BUMD untuk menutup celah penyimpangan, juga agar kelak saham pemerintah daerah tidak terdilusi," kata dia.

Untuk menjamin transparansi, tambah dia, sudah ada regulasi yang mengontrolnya.

"Jadi golden share ini tidak akan terusik siapapun bupati Banyuwangi setelah saya. Benar-benar untuk Banyuwangi. Kalau saya berpikir untuk diri saya sendiri, tentu saya tidak akan ngotot minta saham 10 persen untuk pemerintah daerah. Dengan dana dari keuntungan berdasarkan saham yang dimiliki pemda, pembangunan Banyuwangi bisa makin kencang, bisa menyekolahkan anak-anak sampai doktor ke luar negeri, Puskesmas-Puskesmas makin modern dan sebagainya," tandas Anas. [rus]