Sinergi APH Kunci Genjot Kepercayaan Publik di Tengah Pemberantasan Korupsi

Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rif'an menilai, dinamika hubungan antar aparat penegak hukum (APH) saat ini memperlihatkan kecenderungan yang lebih harmonis, kendati sempat mengalami pasang-surut. 

"Yang paling penting bukan hanya siapa yang menangani sebuah perkara, tetapi bagaimana seluruh aparat penegak hukum mampu membangun koordinasi dan bekerja dalam semangat yang sama," ujar Ali kepada RMOL di Jakarta, Rabu, 15 Juli 2026.

Menurutnya, koordinasi yang semakin baik antar APH berpotensi meningkatkan efektivitas penanganan perkara, khususnya kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

"Yakni menegakkan hukum secara profesional, adil, dan tanpa tebang pilih, yang ujungnya adalah kepercayaan publik makin meningkat," sambung Ali.

Dosen ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta itu menjelaskan, soliditas antarlembaga merupakan faktor penting dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih kredibel. 

"Ketika masing-masing institusi mengedepankan komunikasi, koordinasi, dan saling mendukung sesuai kewenangannya, proses penegakan hukum akan berjalan lebih efektif dan meminimalkan tumpang tindih kewenangan," urainya.

Ali berpandangan, masyarakat selama ini berharap adanya kesatuan langkah di antara aparat penegak hukum dalam mengawal berbagai persoalan hukum, terutama perkara korupsi dan tindak pidana yang menyangkut kepentingan publik. 

Karena itu menurutnya, sinergi yang semakin baik perlu terus dijaga agar tidak hanya menjadi momentum sesaat, tetapi menjadi budaya kerja yang berkelanjutan.

"Kepercayaan publik terhadap institusi hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat menunjukkan kerja sama yang solid. Ketika masyarakat melihat aparat bergerak dalam satu visi penegakan hukum, maka optimisme terhadap supremasi hukum juga akan meningkat," katanya.

Lebih lanjut, Ali menilai bahwa penegakan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh ketegasan dalam menindak pelanggaran, tetapi juga oleh kemampuan setiap lembaga membangun koordinasi yang sehat tanpa mengedepankan ego sektoral.

Ia berharap semangat kolaborasi tersebut dapat terus dipertahankan sebagai bagian dari upaya membangun sistem hukum nasional yang semakin profesional, independen, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Soliditas aparat penegak hukum pada akhirnya bukan hanya menjadi kebutuhan institusi, melainkan juga menjadi harapan seluruh masyarakat yang menginginkan kepastian hukum, keadilan, serta pemerintahan yang bersih dan berintegritas," demikian Ali menutup.