Penguntitan dan Penggeledahan Aset Eks Jampidsus Cerminkan Celah Kontra-Intelijen Kejagung

Pengamat intelijen Khairul Zaki menilai, peristiwa tersebut mencerminkan adanya celah pada sistem kontra-intelijen dan deteksi dini di lingkungan Korps Adhyaksa.

"Ketika pergerakan pihak luar di ring terdekat seorang pejabat strategis penegak hukum luput dari pantauan dini, itu mengindikasikan adanya degradasi pada fungsi kontra-intelijen dan situational awareness," kata Zaki saat dihubungi di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Menurutnya, pejabat penegak hukum yang menangani perkara besar semestinya mendapat pengamanan berlapis, baik dari sisi fisik maupun keamanan informasi.

Ia menilai Kejagung yang tengah menangani sejumlah perkara korupsi besar, termasuk kasus tata niaga timah, seharusnya memiliki sistem peringatan dini (early warning system) yang lebih kuat.

Zaki mengatakan, kegagalan mendeteksi aktivitas pemantauan pihak luar di sekitar area operasional Jampidsus menunjukkan fungsi intelijen penegakan hukum belum bekerja secara optimal.

"Ini bukan sekadar kecolongan teknis di lapangan. Ada aspek kegagalan preventif dalam memetakan potensi ancaman terhadap keselamatan personel kunci (key person protection) yang sedang memegang mandat negara," ujarnya.

Selain aspek pengamanan, Zaki juga menyoroti pentingnya koordinasi antarlembaga penegak hukum. Menurutnya, penanganan perkara berprofil tinggi kerap memunculkan gesekan akibat minimnya pertukaran informasi maupun lemahnya mekanisme koordinasi.

Ia mengingatkan, ketika masing-masing institusi bergerak di wilayah yurisdiksi yang sensitif, potensi tumpang tindih kepentingan hingga langkah-langkah terselubung dapat menjadi ancaman bagi keselamatan aparat penegak hukum.

"Persaingan atau gesekan antarinstansi dalam menangani kasus berprofil tinggi adalah realitas pahit di lapangan. Jika Jamintel gagal membaca manuver atau pergerakan instansi lain di sekitarnya, maka koordinasi strategis antarlembaga penegak hukum kita sedang berada dalam lampu kuning," tegasnya.

Zaki menambahkan, penanganan perkara korupsi berskala besar selalu berpotensi memicu serangan balik atau lawfare dari pihak-pihak yang merasa kepentingannya terganggu.

Karena itu, ia meminta insiden yang menimpa Febrie Ardiansyah dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi Kejagung untuk memperkuat sistem pengamanan, mempertajam analisis intelijen strategis, serta meningkatkan sinergi antarlembaga guna menjamin independensi dan keselamatan aparat penegak hukum.