Menteri Supratman Antar Keppres Abolisi Tom Lembong ke Jaksa Agung

Hal itu sebagaimana diungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum), Widodo usai mengantarkan salinan Keppres amnesti Hasto Kristiyanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kebetulan kami menerima surat salinan tentang keputusan presiden, dibawa langsung oleh pak menteri, dan pak menteri mendapatkan tugas juga sekaligus mengantarkannya ke Pak Jaksa Agung, kebetulan saya mendapat tugas sekaligus mampir ke KPK menyerahkan surat kepada pimpinan KPK," kata Widodo kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat malam, 1 Agustus 2025.

Terkait salinan Keppres amnesti untuk Hasto kata Widodo, sudah diterima oleh Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu.

"Ini surat salinan keppresnya (diserahkan) kepada Pak Asep itu, kami cuma ini saja isinya apa nanti pimpinan yang akan menyampaikannya terhadap keputusan tersebut," pungkas Widodo.

Abolisi adalah peniadaan peristiwa pidana, adapun amnesti penghapusan hukuman terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.

Abolisi Tom Lembong dan amnesti Hasto diungkap pertama kali oleh Wakil Ketua DPR Dufmi Dasco Ahmad. Usai menerima perwakilan pemerintah untuk konsultasi, Dasco menyampaikan parlemen menyetuji pemberian abolisi dan amnesti oleh presiden kepada Lembong dan Hasto.

Surat pertimbangan pemberian abolisi dan amnesti dikirim Presiden ke pimpinan DPR melalui dua surat berbeda. Surat Presiden Nomor R43/Pres/30 Juli 2025 tentang pemberian abolisi untuk Lembong, lalu Surat Presiden Nomor 42 tertanggal 30 Juli 2025 tentang pemberian amnesti terhadap terhadap 1.116 terpidana termasuk Hasto.

Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara karena bersalah dalam kasus korupsi kegiatan impor gula di Kementerian Perdagangan. Meskipun hakim dalam putusannya menyatakan Lembong tidak mempunyai niat jahat, tidak ada kerugian negara dan Lembong tidak menerima uang hasil korupsi.