Pasalnya, kata pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meski hakim mempunyai kebebasan namun bukan berarti bisa menyimpangi hukum.
"Pernyataan Suharto itu normatif tetapi tidak kontekstual dengan kasusnya. Hakim itu benar punya kebebasan, tetapi bukan bebas untuk menyimpangi hukum," kata Fickar kepada wartawan, Rabu (28/8).
Fickar mengungkapkapkan, Majelis Hakim tidak dapat memaksakan intervensi dalam pengambilan keputusan hukum.
Hal itu ditegaskan Fickar menyoroti soal ramainya kabar Ketua majelis hakim ngotot ingin agar PK Mardani H. Maming dikabulkan guna mengurangi hukuman.
“Kan sudah jelas dua hakim agung menolak PK. satu ngotot mengabulkan meskipun yang mengabulkan untuk ketua majelis tetap tidak bisa memaksa hakim hakim anggotanya,” tegas dia.
“Jadi PK itu memang harus ditolak,” tandasnya.
Terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Tanah Bumbu, Mardani H Maming mendaftarkan PK secara diam-diam pada 6 Juni 2024, bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2004.
Belakangan Wakil Ketua MA Suharto diduga terlibat dalam Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus korupsi tersebut.
Diduga Wakil Ketua MA Suharto menjadi pihak yang membantu Mardani agar PK yang diajukan dapat dikabulkan demi meringankan hukuman.
Dalam ikhtisar proses perkara itu juga disebutkan Majelis Hakim yang memimpin Peninjauan Kembali (PK) Mardani Maming adalah Ketua Majelis Sunarto, Anggota Majelis Ansori, dan PRIM Haryadi.
Sementara Panitera Pengganti Dodik Setyo Wijayanto.
Soal desas desus itu, Wakil Ketua MA Suharto menepis adanya anggapan intervensi dalam proses tersebut.
Suharto menegaskan bahwa Hakim itu merdeka dan mandiri terbebas dari segala intervensi yang ada.
"Lho Hakim itu merdeka dan mandiri," kata dia kepada wartawan, Selasa (27/8).
Sikap Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suharto terkait dugaan adanya intervensi dan cawe-cawe dalam Peninjauan Kembali atau PK yang diajukan terpidana kasus korupsi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mardani H. Maming tidak kontekstual. 
BERITA TERKAIT: