Hal itu merupakan putusan yang telah disampaikan Hakim Tunggal Radityo Baskoro terhadap permohonan praperadilan dengan nomor perkara 56/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel dengan pihak pemohon adalah Gus Muhdlor dan pihak termohon adalah KPK.
Dalam putusannya, Hakim menolak eksepsi yang diajukan termohon KPK.
"Dalam pokok perkara, menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil," kata Hakim Tunggal Radityo Baskoro di PN Jakarta Selatan, Rabu (5/6).
Sebelumnya, Gus Muhdlor sempat mencabut permohonan praperadilan yang pertama yang diajukan pada Senin (22/4). Gugatan itu pun dicabut Gus Muhdlor pada Senin (13/5).
Namun demikian, Gus Muhdlor kembali mengajukan permohonan praperadilan pada Selasa (14/5) dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Pada Selasa (7/5), KPK resmi menahan Gus Muhdlor sebagai tersangka ketiga. Sebelumnya, KPK sudah menahan dua orang tersangka, yakni Ari Suryono (AS) selaku Kepala BPPD Pemkab Sidoarjo, dan Siska Wati (SW) selaku Kasubag Umum BPPD Pemkab Sidoarjo yang ditangkap karena terjaring tangkap tangan.
Dalam perkaranya, Gus Muhdlor memiliki kewenangan mengatur penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi di lingkungan Pemkab Sidoarjo.
Untuk itu, Gus Muhdlor membuat aturan dalam bentuk Keputusan Bupati untuk 4 triwulan dalam tahun anggaran 2023 yang dijadikan sebagai dasar pencairan dana insentif pajak daerah bagi pegawai di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Atas dasar keputusan tersebut, Ari Suryono memerintahkan dan menugaskan Siska Wati untuk menghitung besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD, sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk kebutuhan Ari Suryono dan lebih dominan peruntukan uangnya bagi Gus Muhdlor. Besaran potongan yaitu 10-30 persen sesuai dengan besaran insentif yang diterima.
Terkait proses penerimaan uang oleh Gus Muhdlor, penyerahannya dilakukan langsung Siska Wati sebagaimana perintah Ari Suryono dalam bentuk uang tunai, di antaranya diserahkan ke supir Gus Muhdlor.
Sepanjang 2023, Siska Wati mampu mengumpulkan potongan dan penerimaan dana insentif dari para ASN sekitar Rp2,7 miliar.
Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak permohonan praperadilan yang diajukan Bupati Sidoarjo nonaktif, Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
BERITA TERKAIT: