Bupati Labuhanbatu dan 3 Orang Lainnya Resmi Tersangka KPK

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/jamaludin-akmal-1'>JAMALUDIN AKMAL</a>

LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Jumat, 12 Januari 2024, 19:19 WIB

Bupati Labuhanbatu dan 3 Orang Lainnya Resmi Tersangka KPK

Konferensi pers penetapan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga dan 3 orang lainnya remisi tersangka kasus suap usai terjaring tangkap tangan/RMOL

Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EDR) dan tiga orang lainnya resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu, Sumatera Utara (Sumut).

BERITA TERKAIT:

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron mengatakan, usai melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu pada Kamis (12/1), pihaknya meningkatkan ke tahap penyidikan.

"Ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (12/1).

Keempat orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhanbatu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fajar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta.

"Masih terkait karena kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik melakukan penahanan untuk tersangka EAR, RAR, FS dan ES masing-masing untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan 31 Januari 2024 di Rutan KPK," pungkas Ghufron.

Atas perbuatannya, tersangka Fajar dan Efendy selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka Erik dan Rudi selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.