MK Benarkan Anwar Usman Layangkan Surat Keberatan Soal Kursi Ketua

Jurubicara MK, Fajar Laksono membenarkan hal tersebut, saat dikonfirmasi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu petang (22/11).

"Ya, MK sudah menerima berkas surat keberatan administratif itu," ujar dia.

Fajar menjelaskan, tindak lanjut dari surat keberatan yang dikirim Anwar Usman tengah diproses.

Dia memastikan, langkah paman Gibran Rakabuming Raka itu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Mengenai bagaimana follow up-nya (tindak lanjutnya)? Saat-saat ini sedang dibahas dalam RPH (rapat permusyawaratan hakim)," ucapnya menegaskan.

Lebih lanjut, Fajar memastikan hasil tindak lanjut itu akan diinformasikan kepada publik melalui media massa.

Pergantian kursi Ketua MK yang awalnya diduduki Anwar Usman beralih kepada Suhartoyo dikarenakan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK).

Setelah melalui proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman yang dilalui sekitar 2 pekan lebih pada awal November 2023 lalu, MKMK memutuskan memberhentikan ipar Jokowi itu dari jabatan Ketua MK.

MKMK yang dipimpin Ketua MK periode pertama, Jimly Asshiddiqie menemukan bukti pelanggaran etik Anwar Usman, yakni membuka kesempatan bagi pihak luar mengintervensi MK dalam mengambil putusan dalam penanganan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Perkara tersebut diajukan mahasiswa Universitas Surakarta yang juga penggemar Gibran Rakabuming Raka yang menjabat Walikota Surakarta, Almas Tsaqibirruu Re A.

Almas menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilu, yang isinya mengatur syarat usia minimum capres-cawapres adalah 40 tahun.

Sementara, Anwar Usman bersama 4 hakim konstitusi lainnya menerima sebagian gugatan Almas, yang intinya meminta pejabat atau mantan pejabat yang terpilih dari hasil pemilu atau pilkada bisa dinyatakan memenuhi syarat jika mengajukan diri sebagai capres-cawapres.

Alhasil, gugatan Almas itu membuat Gibran anak Jokowi bisa lolos menjadi cawapres 2024, dan diresmikan KPU RI sebagai pasangan capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto.