Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Penyidik KPK Gali Peran Tenaga Ahli Fraksi PAN

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/soraya-novika-1'>SORAYA NOVIKA</a>
LAPORAN: SORAYA NOVIKA
  • Senin, 06 Agustus 2018, 13:34 WIB
rmol news logo . Tenaga Ahli Fraksi PAN, Suherlan memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (6/8).

Suherlan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Anggota DPR RI Amin Santono. Pemeriksaan terkait tindak pidana korupsi suap usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyelidikan terhadap Suherlan akan fokus pada penyitaan mobil Toyota Camry dari kediaman Suherlan.

"Penyidik mendalami hasil penggeledahan beberapa waktu lalu, salah satunya terkait penyitaan mobil dari apartemennya. Selain itu, dicermati juga peran dan pengetahuan yang bersangkutan dalam dugaan penerimaan proposal-proposal anggaran," ujar Febri.

Kasus ini bermula saat KPK menetapkan Anggota DPR Komisi XI DPR Amin Santono sebagai tersangka korupsi.

Amin bersama tiga tersangka lain yaitu Eka Kamaludin selaku swasta dan perantara, Yaya Purnomo selaku Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Ahmad Ghaist selaku kontraktor, terlibat dalam korupsi penerimaan hadiah atau janji Anggota DPR secara bersama-sama terkait usulan dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P TA 2018.

Amin diduga menerima uang sebesar Rp 400 juta dari Ahmad saat operasi tangkap tangan di Halim, Jakarta pada Mei lalu. Sebelumnya, KPK menduga Amin telah menerima uang sebesar Rp 100 juta lewat transfer kepada Eka. Uang tersebut merupakan bagian komitmen fee 7 persen atau Rp 1,7 miliar dari total fee 2 proyek di Sumedang dengan total nilai sekitar Rp 25,850 miliar.

KPK pun menyangkakan Ahmad selaku pemberi suap melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1.

Sementara itu, Amin, Eka, dan Yaya selaku penerima suap disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA