Atas alasan itu, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Anwar Sanusi sebagai saksi dalam kasus suap auditor BPK.
"Ada pemeriksaan keuangan Kemendes oleh BPK sejak Maret dan kita mengonfirmasi lebih lanjut bagaimana proses audit pada saat itu," kata Febri kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (5/6).
KPK menduga ada sejumlah pihak dari Kemendes yang mendekati auditor BPK untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Kemendes.
"Proses yang terjadi di Kemendes seperti apa, siapa yang berwenang terkait proses audit keuangan Kemendes tersebut, dan kemudian apakah saksi mengetahui pihak-pihak tertentu yang mencoba melakukan pendekatan terhadap auditor BPK terkait dengan upaya mempengaruhi opini dari BPK untuk Kemendes tersebut," papar Febri.
Ahmad Sanusi menjalani pemeriksaan selama hampir enam jam. Ia hanya melemparkan senyum kepada para wartawan saat keluar dari Gedung KPK.
Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor Kemendes PDTT dan BPK RI pada Jumat (26/5) lalu. Dari OTT tersebut, KPK membawa enam orang petugas BPK dan satu pejabat Kemendes PDTT.
Keesokan harinya, KPK menetapkan empat sebagai tersangka di antaranya, Inspektur Jenderal Kemendes, Sugito; pejabat Eselon III Kemendes, Jarot Budi Prabowo; pejabat Eselon I BPK, Rachmadi Saptogiri; dan Auditor BPK, Ali Sadli.
Namun hingga saat ini KPK baru lakukan pemeriksaan terhadap saksi untuk tersangka Sugito atas dugaan memberi suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.
[ian]
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami proses audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). 
BERITA TERKAIT: