Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa sampai sekarang sektor pertambangan lebih banyak dikuasai para investor asing ketimbang investor dalam negeri.
"Yang menikmati izin usaha tambang adalah asing. Kita tidak anti asing. Tapi ketika asing dikasih akomodasi sekian rupa, demokrasi hanya sekitar kiasan. Negara kita ini jadi penggerusan demokrasi," terang Busyro dalam diskusi di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Selasa (25/12).
Busyro menduga, para investor bisa menguasai sektor pertambangan lantaran telah menguasai politik praktis yang dinahkodai okunum-oknum partai politik.
"Politik praktis itu bergantung pada
market. Siapa kuasai pasar, dia bisa pengaruhi parpol. Ketika kuasai parpol, mereka bisa menguasai kepala daerah untuk keluarkan IUP. Itu uangnya luar biasa," tandas Busyro.
[ald]
BERITA TERKAIT: