AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan, rancangan resolusi yang diajukan Washington bersama Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar merupakan ujian besar bagi kredibilitas PBB, terutama setelah proposal serupa sebelumnya kandas akibat veto Rusia dan China.

“Tidak ada seorang pun yang ingin melihat hal ini diveto lagi, dan kami telah melakukan beberapa penyesuaian kecil pada bahasanya,” kata Rubio kepada wartawan di Gedung Putih, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 6 Mei 2026.

Rubio menilai dunia kini menunggu apakah DK PBB benar-benar mampu menjalankan fungsinya dalam menjaga keamanan internasional. 

“Saya pikir ini adalah ujian sesungguhnya bagi PBB sebagai lembaga yang berfungsi,” ujarnya.

Draf resolusi tersebut mengecam dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh Iran, termasuk aksi penyerangan, penanaman ranjau, serta ancaman penutupan dan pungutan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz. 

Dokumen itu menuntut Teheran segera menghentikan serangan, membuka lokasi ranjau, dan tidak menghalangi operasi pembersihan maupun jalur bantuan kemanusiaan.

“Yang kami minta hanyalah agar mereka mengutuknya, menyerukan kepada Iran untuk berhenti meledakkan kapal, menyingkirkan ranjau-ranjau ini, dan mengizinkan bantuan kemanusiaan untuk masuk,” tegas Rubio.

Selain mendorong tekanan lewat jalur PBB, Washington juga menyiapkan Maritime Freedom Construct (MFC), koalisi maritim multinasional yang dirancang untuk membangun arsitektur keamanan pascakonflik di Timur Tengah serta memastikan Selat Hormuz kembali aman dilalui setelah situasi stabil.