Kehancuran Massal di Gaza, Warga Butuh Bantuan dan Rekonstruksi Segera

Serangan membabi buta tersebut telah menghancurkan dan merusak bangunan, menyebabkan warga Gaza menghadapi situasi darurat yang semakin memburuk.

Direktur Eksekutif AMEC, Muslim Imran menyoroti kondisi kritis yang dihadapi warga Gaza saat ini dalam Seminar Internasional bertajuk Post-Conflict Reconstruction in Gaza: Challenges and Pathways to Sustainable Peace yang digelar secara online oleh Kerjasama Laboratory of Indonesian and Global Studies (LIGS), FISIP UMJ, dan Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC) pada hari Selasa, 12 Maret 2025. 

Menurutnya dengan adanya jeda serangan karena gencatan senjata tahap pertama ini, warga Gaza dihadapkan kepada kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup.

"Warga Gaza sangat membutuhkan keperluan sehari-hari seperti makanan, air bersih, dan juga obat-obatan," ungkapnya.

Imran mengutip laporan terbaru per 11 Maret 2025, di mana jumlah korban jiwa akibat agresi Israel telah mencapai 48.503 warga Palestina syahid, sementara 111.927 lainnya terluka. 

Lebih dari 90 persen populasi Gaza, sekitar 2,3 juta orang, telah mengungsi ke berbagai titik selama konflik berlangsung. 

"Lebih dari dua juta penduduk kehilangan tempat tinggal, tidak memiliki penghasilan, dan sepenuhnya bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup," paparnya. 

Situasi di Gaza semakin diperparah dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang sangat besar. Sekitar 292.000 unit rumah, atau 61,8 persen dari total perumahan di Gaza, telah hancur atau mengalami kerusakan parah. 

Jaringan jalan juga mengalami kehancuran, dengan sekitar 62 persen total jalan tidak lagi dapat digunakan. Lebih mengkhawatirkan lagi, 95 persen rumah sakit di Gaza telah berhenti beroperasi, sehingga layanan kesehatan bagi warga semakin terbatas.

Lebih lanjut, Muslim Imran menekankan pentingnya partisipasi masyarakat sipil dunia, termasuk dari Indonesia, dalam memberikan bantuan kemanusiaan. 

Ia menilai respons dari masyarakat sipil bisa lebih cepat dibandingkan kebijakan pemerintah yang sering kali lambat dalam merespons situasi darurat seperti ini. 

"Masyarakat sipil dapat segera bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing dalam membantu rakyat Palestina yang sangat dibutuhkan saat ini," jelasnya.