Trump Teken Keppres, Tetapkan Bahasa Inggris Jadi Bahasa Nasional AS

Keputusan ini mengubah kebijakan yang sebelumnya mewajibkan pemerintah dan organisasi penerima dana federal untuk memberikan bantuan bahasa bagi penutur non-Inggris.

Perintah yang ditandatangani pada hari Sabtu waktu setempat, 1 Maret 2025, memberikan keleluasaan bagi lembaga pemerintah dan organisasi yang menerima dana federal untuk memutuskan apakah akan terus menyediakan dokumen dan layanan dalam berbagai bahasa atau hanya dalam bahasa Inggris.

“Menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi tidak hanya akan memperlancar komunikasi tetapi juga memperkuat nilai-nilai nasional bersama, dan menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan efisien,” bunyi perintah tersebut, seperti dimuat Associated Press.

Dalam kebijakannya, Trump menekankan pentingnya mendorong warga baru untuk mempelajari dan mengadopsi bahasa nasional. 

“Dalam menyambut warga Amerika baru, kebijakan untuk mendorong pembelajaran dan adopsi bahasa nasional kita akan menjadikan Amerika Serikat sebagai rumah bersama dan memberdayakan warga negara baru untuk mencapai impian Amerika,” menurut perintah eksekutif itu.

Trump juga menyoroti manfaat ekonomi dan sosial dari kebijakan ini: “Berbicara dalam bahasa Inggris tidak hanya membuka peluang secara ekonomi, tetapi juga membantu pendatang baru terlibat dalam komunitas mereka, berpartisipasi dalam tradisi nasional, dan memberi kembali kepada masyarakat kita.”

Langkah ini bukanlah yang pertama kali dilakukan di tingkat negara bagian. Menurut US English, sebuah kelompok advokasi yang mendukung kebijakan ini, lebih dari 30 negara bagian di AS telah menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi mereka.

Namun, upaya untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara nasional telah menghadapi tantangan politik selama beberapa dekade. Berbagai rancangan undang-undang telah diajukan di Kongres, tetapi belum ada yang berhasil disahkan.

Kebijakan ini juga menuai reaksi dari berbagai kelompok, terutama komunitas Hispanik dan organisasi hak-hak sipil. Mereka menyatakan kebingungan dan frustrasi atas keputusan tersebut, terutama mengingat sejarah panjang keberagaman bahasa di Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari kebijakan ini, pemerintahan Trump sebelumnya telah menghapus versi bahasa Spanyol dari situs web resmi Gedung Putih, yang belum dipulihkan hingga saat ini. 

Keputusan Trump menimbulkan kritik dari berbagai kelompok advokasi yang menilai bahwa kebijakan tersebut mengabaikan komunitas yang berbicara dalam bahasa selain Inggris.

Gedung Putih belum memberikan tanggapan mengenai apakah mereka akan mengembalikan versi bahasa Spanyol dari situs web tersebut atau mempertahankan kebijakan ini. 

Namun, kebijakan ini jelas menandai perubahan signifikan dalam pendekatan pemerintah terhadap keberagaman bahasa di Amerika Serikat.